Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, Fusilatnews – Masyarakat tidak melihat bukti keseriusan Polri untuk melakukan penindakan tanpa pandang bulu kepada anggotanya.
“Perlakuan yang tebang pilih dalam pemberian sanksi kepada anggota, tajam hanya ke level bawah tapi tumpul ke atas berakibat menimbulkan kecemburuan dan sikap masa bodoh yang merugikan institusi Polri,” kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso kepada Fusilatnews.com, Senin (23/12/2024).
Padahal, kata STS, fungsi dan tugas pokok anggota Polri mulai dari Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara hingga yang paling bawah Tamtama adalah sama, yakni mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
“Sehingga kalau anggota Polri melakukan penyimpangan dan melanggar aturan, baik itu disiplin maupun kode etik apalagi pidana harusnya diproses tegas tanpa pandang bulu,” cetusnya.
Namun, kata STS, yang terjadi tidak demikian. Menurutnya, hanya anggota bawahan saja yang dihukum tegas. Kenyataan itu kata dia terkuak pada sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dua mantan anggota Polda Jawa Tengah, Brigadir Dwi Erwinta Wicaksono dan Bripka Zainal Abidin yang didakwa menerima suap dengan total Rp2,6 miliar atas peran sebagai calo penerimaan Bintara Polri 2022 di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (17/12/2024). Kedua terdakwa tersebut disidang dalam berkas perkara terpisah.
Padahal, lanjutnya, peristiwa percaloan penerimaan Bintara di Polda Jateng tahun 2022 dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Paminal Polri itu cukup banyak yang terlibat. “Namun ada instruksi penyelamatan dan hanya kompol ke bawah saja yang diproses,” sesalnya.
Akhirnya, lanjut STS, kegiatan tangkap tangan oleh Divpropam Polri yang awalnya dibongkar oleh IPW sekitar bulan Maret 2023, menyeruak ke publik, menjadikan lima orang saja yang diproses, yakni Kompol KN, Kompol AR, AKP CS, Bripka Z dan Brigadir EW.
“Kelima anggota Polda Jawa Tengah itu kemudian dipecat dari anggota Polri setelah dilakukan Sidang Kode Etik dan meneruskan proses pidananya. Anehnya, dalam penanganan proses pidana yang sudah berjalan satu setengah tahun lebih tersebut, hanya dua orang saja yang disidang yaitu Dwi Erwinta Wicaksono dan Zainal Abidin. Sementara perwira yang terkena pemecatan dari dinas Polri tidak jelas ujung pangkalnya dari proses hukum oleh Ditreskrimum Polda Jateng,” paparnya.
Hal itu, kata STS, diketahui dari pemberitaan Tirto.id yang dipublikasi 17 Desember 2024 pada pukul 20.40 WIB dengan judul: “2 Anggota Polda Jateng Calo Bintara Didakwa Terima Suap Rp6 M”.
Menurut berita tersebut, kata STS, Polda Jawa Tengah sempat menyebut akan memproses pidana para pelaku. “Namun perkara yang dilimpahkan ke penuntut umum Kejari Kota Semarang baru dua orang yakni Bripka Z alias Zainal Abidin dan Brigadir EW alias Dwi Erwinta Wicaksono. Kejaksaan belum menerima limpahan perkara selain dari dua mantan anggota Polda Jateng yang ditangani saat ini,” tukasnya.
“Itu kewenangan penyidik, kami baru menerima dua,” ujar STS menirukan Jehan saat dikonfirmasi.
“Masyarakat akan mencatat, apakah di tahun 2025 nanti para pelaku kejahatan di internal kepolisian itu akan diproses ke sidang peradilan? Masyarakat sebenarnya juga menanti kelanjutan dari polisi peras polisi di lembaga pendidikan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri Sukabumi yang menghilang bak ditelan bumi tanpa penjelasan dari Divisi Humas Polri,” terangnya.
Padahal, masih kata STS, kasus yang menggegerkan publik pada sekitar Agustus 2024 tersebut sangatlah serius, di mana Divpropam Polri butuh waktu bulanan-bulan untuk mengurai dugaan kebobrokan anggota Polri di pendidikan itu yang memeras peserta didik calon perwira hingga puluhan juta rupiah.
“Bahkan, Pengamanan Internal (Paminal) Propam Polri telah menyita uang sebesar Rp1,5 miliar sebagai barang bukti,” tuturnya.
Tapi, sesal STS, tindak lanjut dari adanya peristiwa tersebut tidak ada kabar tentang sidang kode etik profesi dari para pelakunya. “Yang ada hanyalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan ‘bedhol deso’ anggota Polri yang menjabat di Setukpa tersebut melalui Surat Telegram bernomor: ST/1821/VIII/KEP./2024, tanggal 21 Agustus 2024 dengan memutasi Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Kasetukpa) Lemdiklat Polri, Brigjen Mardiaz Kusin Dwihananto menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk II Sespim Lemdiklat Polri. Sementara Wakasetukpa Kombes Ignatius Agung Prasetyo dimutasi sebagai Dosen Kepolisian Madya Tk I Akpol Lemdiklat Polri,” urainya.
Sedang pada Surat Telegram (ST) Kapolri bernomor: 1813/VIII/KEP./2024 tanggal 21 Agustus 2024, kata STS lagi, sejumlah perwira menengah di Setukpa Polri juga terkena mutasi. Mereka yakni Kompol Zoenivpendi yang menjabat Kadensiswa 3 Bagbimsis Setukpa Lemdiklat Polri dipindah sebagai Pamen Pusjarah Pori.
Lalu, Kompol Dedi Supriyatno selaku Kadensiswa 2 Bagbimsis Setukpa Lemdiklat Polri dimutasi sebagai Pamen Divisi Teknologi, Infomasi dan Komunikasi Polri.
Kemudian, Kompol Marudut Manalu selaku Kadensiswa 1 Bagbimsis Setukpa Lemdiklat Polri dipindah sebagai Pamen Puslitbang Polri.
Pun, Kompol Alfriwan Zaputra selaku Paur Subbaghanjartaka Bagbingadik dimutasi sebagai Pamen Divkum Polri.
Dan, Kompol Hadi Widarto selaku Paur/Alins Bagdiglat Setukpa dipindah sebagai Pamen Sahli Kapolri.
Selanjutnya, ada Kompol Suwitomo selaku Paur Bidjemen Setukpa dimutasi sebagai Pamen Divhumas Polri, dan Kompol Sri Mulyani selaku Paur Subbidopsnal Bidproftek Setukpa dimutasi sebagai Pamen Setum Polri.
IPW menilai penindakan terhadap “polisi peras polisi” ini seharusnya diproses lebih lanjut ke Komisi Etik Polri. “Sehingga institusi Polri bebas dari penyalahgunaan wewenang, pungli, pemerasan dan korupsi (suap dan gratifikasi),” ucapnya.
Sebab, lanjut STS lagi, praktik-praktik tersebut jelas melanggar peraturan dan diharapkan menjadi pelajaran bagi anggota Polri untuk memiliki etika moral yang terpuji, yang tercermin dalam perilaku anggota Polri yang didasari ketakwaan, kesusilaan, hati nurani, integritas, kejujuran, serta penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya.
“Praktik sebaliknya justru terjadi di Polda NTT melalui putusan kode etik KKEP yang mem-PTDH Iptu Rudy Soik dengan segala argumentasi. Padahal Iptu Rudy Soik berusaha mengungkap jaringan ilegal BBM yang diduga melibatkan oknum Polri,” sesalnya lagi.
Perjuangannya membela diri yang didukung banyak lapisan masyarakat hingga DPR, dinilai STS membuat pemecatannya dipertimbangkan. “Namun oknum-oknum anggota Polri yang bermain di BBM ilegal tidak tersentuh kendati pimpinan tertinggi di kepolisian telah menerjunkan tim ke Polda NTT.
“Hasilnya, semuanya seakan menghilang. Hal ini terlihat dengan tidak adanya ekspose kasus setelah tahapan Iptu Rudy Soik dipanggil di Komisi III DPR bersama Kapolda NTT Irjen Dahi Tahi Monang Silitonga pada Senin, 28 Oktober 2024,” ungkapnya.
Terjerat Sambo Naik Pangkat Juga
Tidak seriusnya Polri melakukan penindakan terhadap anggotanya, kata STS, menjadikan institusi Polri rentan terhadap kritikan masyarakat yang menyudutkan dan menurunkan citra institusi.
“Kritikan masyarakat yang begitu pedas juga disampaikan IPW kepada Institusi Polri, terjadi saat anggota Polri yang terlibat dalam kasus Ferdy Sambo menorehkan bintang di pundaknya, dan juga ada yang naik pangkat. Pasalnya, banyak masukan dari internal kepolisian bahwa anggota yang terlibat dalam kasus Sambo itu dengan mudahnya naik pangkat, sementara anggota Polri yang tidak pernah berurusan dengan pelanggaran etik sangat sulit untuk naik pangkat,” tegasnya.
Diketahui, sejumlah polisi yang sempat tersandung kasus Ferdy Sambo kini kembali aktif bertugas, bahkan mendapatkan promosi jabatan. Ada enam perwira Polri yang sebelumnya menjalani sanksi, kini telah menduduki posisi strategis.
Salah satu yang dipromosikan adalah Budhi Herdhi Susianto yang menjabat Kapolres Jakarta Selatan saat kasus Sambo mencuat. Kini Budhi dipromosikan menjadi Karowatpers dan menyandang pangkat brigadir jenderal (brigjen).
Nama lain yang juga mendapat promosi adalah Kombes Murbani Budi Pitono, Kombes Denny Setia Nugraha Nasution, Kombes Susanto, AKBP Handik Zusen, dan Kompol Chuck Putranto.
“Adanya perbedaan dalam hal promosi jabatan dan pola pembinaan itu dirasakan sangat tidak adil sehingga IPW melihat ada kecendurungan Polri merehabilitasi anggotanya yang melanggar etik setelah peristiwa pelanggaran etik tidak lagi menjadi perhatian publik,” bebernya.
“Seperti pada putusan tingkat pertama berat, kemudian dengan lewatnya waktu, ketika masyarakat sudah mulai melupakan, Polri kemudian merehabilitasi secara legal orang-orang yang telah dihukum tersebut. Kesalahan-kesalahannya itu kemudian direhabilitasi,” sambungnya.
*Kenyataan ini justru akan memularkan virus pelanggaran terhadap anggota Polri lainnya karena nanti belakangnya bisa ‘diurus’. Hal itu lantaran ada anggapan bahwa penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan itu dapat diselesaikan berdasarkan kedekatan personal. Untuk itu, dari kasus kenaikan pangkat terhadap anggota Polri yang tersandung kasus Sambo, seharusnya Polri meningkatkan transparansi proses promosi secara terbuka dan berdasarkan kriteria yang objektif. Hal ini, agar anggota Polri yang tidak memiliki pelanggaran etika legawa melihat mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan pimpinan Polri,” sambungnya.
Menurut STS, sikap institusi Polri yang tidak tegas, terkesan melindungi anggotanya yang salah serta menerapkan impunitas, tentu ke depannya akan berdampak sistemik, dianggap remeh oleh anggotanya sendiri. Terbukti di pengujung tahun 2024 ini muncul kasus pemerasan oleh anggota Polri terhadap Warga Negara Malaysia yang menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat yang mempermalukan institusi Polri sendiri.
“Kendati akan ada penindakan tegas dengan bahkan putusan pemecatan terhadap anggota yang saat ini ditangkap Propam Polri, tentu langkah ini tidak akan memulihkan nama baik institusi Polri atau pemerintah Indonesia di kancah internasional. Sebab, yang menjadi korban pemerasan adalah Warga Negara Malaysia yang dikenal sangat kritis pada Indonesia sebagai negara serumpun dan medsosnya telah menyebar ke belahan dunia,” ungkapnya.
Karena itu, IPW mempertanyakan integritas, pola pikir para anggota Polri yang diduga memeras WN Malaysia tersebut apakah mereka anggota-anggota yang rendah intelektualnya sehingga tidak bisa berpikir normal bahwa warga Malaysia sebagai korban bisa membongkar pemerasan yang mereka alami.
“Atau memang sikap mental memeras telah melekat sebagai DNA pada polisi kita? Mengaca pada peristiwa peristiwa yang diurai di atas sepatutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu melakukan pola tindak baru di tahun 2025 nanti dengan bertindak tegas dan lugas memecat anggota tanpa pandang bulu dan tanpa melihat pangkat. Aliran uang Rp32 miliar dari hasil pemalakan itu harus dibongkar sampai ke mana dan ke siapa? Hal ini penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tandasnya.
