Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI).
Jakarta, Fusilatnews – Darah Anies Baswedan itu merah, Jenderal!
Demikianlah barangkali alasannya, sehingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI Jakarta merekomendasikan nama Anies Baswedan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk diusung sebagai calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024, sehingga Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pun sibuk menggalang lobi-lobi kepada partai politik lain sampai detik-detik terakhir pendaftaran calon di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKJ, Selasa (27/8/2024) pekan depan.
Darah merah bukan hanya bermakna denotatif bahwa darah Anies Baswedan memang berwarna merah, tetapi juga bermakna konotatif bahwa semangat Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu membara seperti api yang berwarna merah, sewarna dengan PDIP yang identik dengan warna merah, sehingga didukung oleh “grass roots” atau massa akar rumput, seperti suara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP di semua wilayah Jakarta: Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Selatan.
Hasto Kristiyanto sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Hasto kemudian menunggu sikap resmi PKB yang akan diputuskan dalam Muktamar PKB di Bali, 24-25 Agustus mendatang.
Sampai kemudian PKB yang diwakili sekretaris jenderalnya, Hasanuddin Wahid ikut mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur-wakil gubernur untuk Pilkada DKJ 2024, Senin (19/8/2024), PDIP tetap keukeuh mencari peluang untuk tetap bisa mengusung Anies.
Semula Anies akan dipasangkan dengan kader PDIP seperti Andika Perkasa, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, atau Rano Karno, namun belakangan menurut Ketua DPP PDIP Said Abdullah, bekas calon presiden di Pemilihan Presiden 2024 itu akan dipasangkan dengan Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga mantan Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, yang juga kader PDIP.
Dus, PDIP masih berharap PKB menarik diri dari pencalonan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 2018-2023 dan kader Partai Golkar, dan Suswono, Menteri Pertanian 2009-2014 dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal, Cak Imin sudah menegaskan akan tetap bersama Partai Gerindra dan Prabowo Subianto, Presiden RI terpilih di Pilpres 2024, “dalam suka dan duka”.
Semula PDIP juga berharap pada PKS. Namun, PKS juga seperti PKB ikut mendeklarasikan Ridwan Kamil-Suswono sebagai cagub-cawagub di Pilkada DKJ 2024.
Sebenarnya ada tiga parpol yang semula hendak mengusung Anies sebagai cagub DKJ, yakni PKS, PKB dan Partai Nasdem. Namun Nasdem pun setali tiga uang dengan PKS dan PKB yang ikut mendeklarasikan Ridwan Kamil-Suswono.
Dengan demikian, ada 12 parpol yang melakukan deklarasi mengusung Ridwan Kamil-Suswono. Selain PKS, PKB dan Nasdem yang pada Pilpres 2024 tergabung dalam Koalisi Perubahan dan mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres, ada lima parpol non-parlemen yang juga mengusung Ridwan Kamil-Suswono, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Gelora dan Partai Garuda.
Pun, dan ini intinya, yakni empat parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang pada Pilpres 2024 mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Kini, praktis tinggal PDIP satu-satunya parpol parlemen yang belum mendeklarasikan cagub-cawagub di Pilkada DKJ 2024. Partai Banteng ini masih berharap pada Anies. Partai yang dikomandani Megawati Soekarnoputri ini juga masih berharap ada parpol parlemen lainnya yang mau berkoalisi, terutama PKB.
Sebab, PDIP terbentur Pasal 40 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mensyaratkan jumlah minimal 20 persen kursi DPRD untuk dapat mengajukan calon. Dalam hal DKJ, kursi yang dibutuhkan adalah 22 dari 106 total kursi di DPRD hasil pemilu terakhir.
Sementara PDIP hanya berhasil meraup 15 kursi di Jakarta pada Pemilu 2024. Jangankan PDIP, PKS yang menjadi jawara Pemilu 2024 di Jakarta saja tak bisa mengajukan calon sendirian karena hanya mampu meraih 18 kursi, masih kurang 4 kursi lagi.
Said Abdullah pun semacam berapologia. Jika sampai detik terakhir pendaftaran calon di KPUD PDIP tetap tak bisa mengusung cagub-cawagub di Pilkada DKJ 2024, maka pihaknya akan menyerahkan segala sesuatunya kepada rakyat Jakarta. “Apa boleh buat,” kata Said.
Akankah PKB atau bahkan PKS mau memenuhi harapan “Jenderal” Hasto, yakni menarik diri dari pencalonan Ridwan Kamil-Suswono kemudian berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies Baswedan-Hendrar Prihadi yang diklaim Said Abdullah keduanya siap berduet?
Kita tunggu saja tanggal mainnya, 27 Agustus 2024. Apalagi di dalam politik tak ada yang tak mungkin. Politik adalah seni menjajaki kemungkinan-kemungkinan.
Tak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Demikianlah adagium di dunia politik. Setujukah Anda?
