Fusilatnews – Hutan Indonesia adalah teks panjang keputusan yang jarang direvisi. Jika kebijakan adalah huruf, konsesi adalah paragraf yang disalin-tempel dari satu periode ke periode berikutnya, nyaris tanpa jeda editorial. Di sisi administratif, tahta negara berganti nama presiden, menteri, dan nomenklatur izin. Di sisi ekologis, yang diwariskan bukan hanya regulasi—melainkan kemampuan menebang, memungut, dan memperpanjang izin pengelolaan hutan produksi.
Dari era B.J. Habibie (1998–1999), Abdurrahman Wahid (1999–2001), Megawati Soekarnoputri (2001–2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), Joko Widodo (2014–2024), hingga Prabowo Subianto (2024–sekarang), kebijakan kehutanan mengalami transfigurasi istilah: HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HTI (Hutan Tanaman Industri), IPK (Izin Pemanfaatan Kayu), PBPH-HA/PBPH-HT (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan – Hutan Alam/Hutan Tanaman), hingga skema multi-usaha kehutanan. Tapi di luar kosmetik itu, beberapa konsesi—terutama di hutan produksi untuk industri pulp dan kertas—menjadi pusaka korporasi yang diperbarui lintas-rezim.
Habibie yang naik di penghujung era Orde Baru mewarisi konsesi rimba yang luasnya diperkirakan puluhan juta hektar—izin HPH lama tetap operasional. Habibie memang memulai evaluasi tata kelola HPH dan menutup gagasan ekspansi izin baru dalam skala besar. Tetapi kebijakan korektif pada masa transisi itu tak cukup lama bekerja di lapangan; yang terjadi adalah inventarisasi ulang—bukan amputasi izin.
Gus Dur datang dengan semangat reformasi, menempatkan penertiban pembalakan liar sebagai agenda. Tapi stabilitas politik yang rapuh, perangkat pengawasan yang belum siap, dan pertarungan elite di ibu kota membuat dampak kebijakan di hutan tersendat. Di periode Gus Dur, ekspansi izin baru dan perpanjangan HPH relatif minim—lebih banyak narasi penertiban ketimbang narasi produksi. Namun instabilitas membuat negara sibuk merumuskan naskah, sementara hutan sibuk ditebang oleh izin masa lalu yang belum tuntas diaudit.
Era Megawati Soekarnoputri menjadi titik belok investasi. Pemerintahan menempatkan kehutanan dan sumber daya alam sebagai bantalan ekonomi setelah krisis moneter. Pada 2002–2004, izin Hutan Tanaman Industri (HTI)—terutama untuk pulp dan kertas—diekspansi signifikan. Banyak konsesi lama diperpanjang atau dialihkan ke grup industri besar. Sejak masa inilah narasi hutan bergerak dari “sekadar dikelola” menjadi “diindustrialisasi,” dengan pola lahan monokultur kebun kayu, kanal gambut dikeringkan, dan jaringan logistik angkut menebal. Tajuk hutan alam yang rapat—yang menjadi spons raksasa penyerap air—mulai berubah menjadi peta produksi serat kayu. 
Pada 2004, SBY menang pemilu dengan janji tata kelola baru. Ia berbicara tentang emisi, iklim, dan citra Indonesia yang ingin menjadi bagian dari solusi global, bukan biang masalah global. Pada 2007, Indonesia menandatangani komitmen pengurangan emisi. Puncaknya pada 2011, SBY meneken Inpres 10/2011 tentang moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Tetapi kebijakan itu, jika dipinjam istilah ruang redaksi, lebih mirip “hoax prevention,” bukan “damage correction.” Ia menahan izin baru di hutan primer—tapi tidak mencabut izin penebangan yang sudah eksisting, terutama di hutan produksi dan HTI pulp.
Di sinilah letak ironi strukturalnya. Konsesi berjuta-juta hektar yang izinnya diperluas atau diperpanjang pada masa 2009–2014, terutama ketika Zulkifli Hasan menjadi Menteri Kehutanan, menjadikan dekade SBY masa paling kontroversial dalam ekspansi dan perpanjangan izin di hutan produksi dan HTI pulp. Hutan alam di banyak kawasan terkonversi menjadi hutan tanaman industri. Moratorium 2011 tidak mampu menghentikan produksi di area yang sudah berizin.
Pada 2013, Indonesia tidak hanya dipotret oleh satelit—ia diinterogasi oleh Hollywood. Harrison Ford, aktor senior yang juga Wakil Ketua Conservation International, datang ke nusantara dalam proyek dokumenter Years of Living Dangerously yang didukung Rainforest Action Network (RAN). Di depan kamera, ia melintasi Kalimantan dan Sumatera, melihat tutupan rimba yang berlubang, gambut yang terbakar, dan desa-desa yang dikelilingi kanal kering.
Ford lalu mencecar sejumlah pejabat Indonesia dengan pertanyaan yang menusuk seperti editorial panjang: mengapa deforestasi dan kebakaran hutan dibiarkan tumbuh oleh logika izin industri? Ia tidak mempersonalisasi protes, tapi mempublikasikan krisis hutan tropis Indonesia ke panggung global. Dalam dokumenter itu, potongan-potongan wawancara Ford kerap dikutip media dunia, menjadikan Indonesia headline iklim global. Pesannya lugas: jika tidak ada hulu yang berhutan, tidak ada masa depan yang aman dari air dan karbon.
Narasi protes global justru berlipat selepas Ford. 2015–2020, kebakaran hutan dan lahan Indonesia menjadi episod paling mendunia. Gambar kabut asap menyelimuti Sumatera dan Kalimantan tersebar di AFP, Reuters, AP, BBC, Al Jazeera, hingga CNN International. Greenpeace Southeast Asia dan Rainforest Action Network menuding kebakaran lahan tak bisa dilepaskan dari konversi hutan alam di kawasan konsesi industri, terutama HTI pulp dan sawit. Riset lingkungan global menyebut kebakaran Indonesia menyumbang emisi skala raksasa yang mengganggu target iklim dunia.
2019, saat kabut asap kembali memuncak, aktivis iklim global seperti Greta Thunberg—meski tidak turun ke Indonesia—menyebut kebakaran hutan tropis (termasuk Indonesia) dalam orasi krisis iklimnya di forum internasional. Dunia menaruh spotlight pada satu pesan besar: Asia Tenggara, khususnya Indonesia, adalah episentrum gambut yang terbakar dan hutan produksi yang melebar tanpa revisi ekologis.
Global Witness dalam publikasinya menempatkan Indonesia dalam radar negara rawan bagi pembela lingkungan, terutama ketika konflik lahan terjadi di bekas konsesi, HTI, dan hulu DAS. Sejumlah aktivis adat dan lingkungan dikriminalisasi ketika memperjuangkan tutupan hutan mereka.
Di era Jokowi, ada arus koreksi administrasi. 192 izin kehutanan dicabut 2022 karena tidak produktif atau hanya menjadi “lahan tidur perusahaan.” Tapi sementara administratif diperbaiki, dampak ekologis di lapangan butuh waktu puluhan tahun untuk pulih—waktu yang tidak dimiliki oleh desa-desa di bawah lereng rimba yang telah berubah.
Lalu datanglah audit brutal dari alam sendiri: banjir bandang 2024–2025 di Sumut dan Sumbar. Saat hujan ekstrem mengguyur, air tidak lagi diserap oleh tutupan tajuk yang dulu rapat. Ia berlari di permukaan, menelan kampung, sawah, jembatan, dan manusia.
Sumut dan Sumbar bukan kasus acak. Keduanya berada di bentang DAS strategis dan tulang punggung ekologis Sumatera: Bukit Barisan. Puluhan tahun hulu-hulu aliran sungai di kawasan hutan produksi dan HTI pulp mengalami penebalan konsesi atau alih kelola, menyisakan lanskap beralur kanal, monokultur kebun kayu, dan lereng terbuka—bekas jahitan izin yang dipanjangkan dari presiden ke presiden sebelumnya, bahkan sebelum SBY.
Di hulu Sumut, Sungai Belawan dan Ular kehilangan penyangga. Di hulu Sumbar, lereng Agam dan Lembah Anai menjadi kaca pembesar: tanpa hutan, air tak lagi meresap—ia merayap sebagai longsor, ia menandatangani bencana sebagai banjir.
Bagi warga, pemerintah berganti tapi kontur hulu tidak pernah dikembalikan ke fungsi semula. Di sinilah letak tragedi strukturalnya:
- Izin bisa diperpanjang dengan tanda tangan,
- Tapi hutan tidak pernah diberi jeda untuk memperpanjang keselamatan di hulunya.
Timeline Sorotan/Protes Internasional pada Isu Deforestasi Indonesia
- 2007 — Komitmen Indonesia menurunkan emisi; sorotan awal dunia pada sektor kehutanan tropis.
- 2011 — Moratorium Inpres 10/2011; diterima baik sebagai sinyal, tapi dikritik karena tidak mencabut izin eksisting.
- 2013 — Harrison Ford tampil di Years of Living Dangerously, menggema sebagai interogasi moral deforestasi Indonesia.
- 2015 — Kebakaran hutan & gambut; kabut asap Indonesia jadi headline global, dikecam koalisi LSM lingkungan.
- 2016–2020 — Kampanye internasional terhadap rantai pasok pulp & kertas Indonesia, dipimpin RAN, Greenpeace, EPN.
- 2019 — Kebakaran kembali memuncak; isu Indonesia disebut luas dalam orasi aktivis iklim global di forum dunia.
- 2024–2025 — Banjir bandang di Sumut & Sumbar menjadi sekuel paling brutal dari tutupan hutan yang tak pernah diberi kesempatan suksesi ekologis.
Epilog
Indonesia mungkin bangga pada angka-angka hilirisasi kayu dan serat industri. Tapi ekosistem tak bangga pada pembulatan istilah. Ia hanya mencetak ulang akibatnya di musim hujan.
Air bergerak lebih cepat dari rotasi kabinet.
Dan alam tidak pernah menunggu naskah selesai diedit.
