Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Damai Hari LubisSebagian publik mulai resah melihat susunan pengganti menteri dari Kementerian Keuangan hingga BUMN yang justru kembali diisi oleh “orang-orang” Jokowi. Pertanyaan besar pun muncul: di mana letak perubahan kepemimpinan dari era Jokowi ke era Prabowo?
Apakah ini sekadar tanda bahwa garis politik Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi (the shadow of Jokowi’s political leadership)? Seolah-olah Prabowo siap didikte secara radikal oleh Jokowi. Indikasinya tampak jelas dalam pola “tambal sulam” menteri yang dicopot, hingga penempatan sosok komisaris yang kental nuansa politik balas jasa.
Namun, bila menilik rekam jejak politik Prabowo dan pernyataan-pernyataannya saat menjabat Menhan, ia dikenal sebagai tokoh yang memiliki komitmen pada janji politiknya kepada “sang guru.” Di sisi lain, dinamika perombakan kabinet (dismissal and transfer) justru bisa dibaca sebagai upaya Prabowo mencari celah untuk melepaskan diri dari pengaruh politik Jokowi—meski jalan itu jelas tidak mudah.
Indikator paling kuat untuk mengukur apakah Prabowo benar-benar bisa lepas dari cengkeraman Jokowi adalah ketika ia berani menyentuh sektor penegakan hukum. Sebab, konstitusi menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan negara—baik ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, maupun moralitas bangsa—harus tunduk pada hukum. Implementasi nyatanya setidaknya bisa dilihat dari tiga langkah:
- Mengganti Kapolri dengan sosok yang belum memiliki rekam jejak “kotor”;
- Mengganti Jaksa Agung dengan figur yang tegas sekaligus bersih;
- Mengganti Ketua KPK dengan tokoh yang konsisten menuntaskan kelalaian KPK terdahulu dan berani menghadapi kasus besar yang kini menumpuk.
Pergantian Kapolri dan Jaksa Agung adalah hak prerogatif Presiden. Sementara untuk Ketua KPK, Pasal dalam UU RI No. 19 Tahun 2019 menyatakan Presiden dapat menunjuk ketua sementara KPK tanpa perlu konsultasi dengan DPR, sepanjang memenuhi syarat tertentu. Artinya, peluang langkah berani itu sangat terbuka lebar.
Kesimpulannya, publik mesti sabar menunggu apakah Prabowo berani mengambil langkah radikal untuk keluar dari jerat politik Jokowi. Sebab, melepaskan diri dari cengkeraman seorang Jokowi yang piawai memainkan retorika dusta, bukanlah perkara mudah. Ibarat membalik tempe bertepung di dalam kuali panas—salah sedikit, bisa hancur berantakan.
