Prabowo vs Jokowi: Siapa Sesungguhnya Pemegang Kendali?

Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Sebagian publik resah melihat pengganti menteri—mulai dari Kementerian Keuangan hingga BUMN—didominasi oleh “orang-orang Jokowi.” Pertanyaan mendasarnya pun mengemuka: di mana letak perubahan kepemimpinan dari era Jokowi ke era Prabowo?

Apakah semua indikator ini menunjukkan bahwa garis politik Prabowo masih tetap berada di bawah bayang-bayang Jokowi (the shadow of Jokowi’s political leadership)? Sehingga, secara radikal, Prabowo siap didikte oleh Jokowi? Fenomena ini terlihat jelas dari pola “tambal sulam” menteri hingga penempatan sosok komisaris di BUMN.

Namun, jika ditelusuri dari jejak politiknya, termasuk pernyataannya saat menjabat Menhan, Prabowo sejatinya adalah figur yang berkomitmen pada janji politiknya kepada sang guru. Masalahnya, apakah komitmen itu cukup kuat untuk menandingi hegemoni Jokowi?

Di sisi lain, pemberhentian dan pergeseran jabatan (dismissal and transfer) dapat pula dibaca sebagai upaya Prabowo mencari celah “melepaskan diri” dari pengaruh politik Jokowi. Meski begitu, jalan tersebut tentu tidak mudah.

Indikator paling kuat untuk menilai apakah Prabowo benar-benar mulai lepas dari bayang Jokowi akan terlihat dari sikapnya dalam sektor penegakan hukum. Sebab, menurut konstitusi, negara harus ditegakkan di atas hukum, bukan pada kepentingan pribadi atau oligarki. Implementasi nyatanya akan tercermin dari langkah-langkah berikut:

1. Mengganti Kapolri dengan sosok yang bersih dari rekam jejak “kotor.”
2. Menunjuk Jaksa Agung yang tegas dan berintegritas.
3. Mengganti Ketua KPK dengan figur yang konsisten dan berani menuntaskan tumpukan kelalaian serta potensi kasus baru yang selama ini terbengkalai.

Penggantian Kapolri dan Jaksa Agung sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Sementara itu, berdasarkan UU RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, presiden bahkan dapat langsung menunjuk Ketua sementara KPK tanpa konsultasi dengan DPR, sepanjang memenuhi syarat tertentu. Dan syarat itu, dalam konteks saat ini, jelas terlihat kasat mata.

Kesimpulannya, publik mesti bersabar mengamati langkah Prabowo. Proses pelepasan diri dari jerat kekuasaan Jokowi ibarat upaya mengangkat beban yang tersembunyi “di balik kerah baju.” Butuh waktu dan keberanian, sebab melepaskan cengkeraman dari sosok Jokowi yang piawai berdusta jelas bukan perkara mudah—tidak semudah membalik tempe bertepung di dalam kuali panas.