– Karl Marx menulis bahwa agama adalah “candu masyarakat.” Ia menolak praktik keagamaan yang dijadikan alat kekuasaan. Ulama yang tunduk pada penguasa dianggapnya menutup jalan pembebasan rakyat. Namun, sejarah kemudian bergerak ke arah yang lebih ekstrem: Stalin di Uni Soviet dan Deng Xiaoping di Tiongkok justru mengubah kritik Marx menjadi kebijakan anti-Tuhan. Agama tak lagi dipandang sebagai sumber moral, melainkan ancaman bagi ideologi negara.
Indonesia memilih jalan berbeda. Pancasila mengakui agama sebagai fondasi moral bangsa. Namun, pertanyaan yang selalu menghantui adalah: apakah kehadiran tokoh agama di ruang kekuasaan sungguh-sungguh menjadi penyeimbang, atau sekadar legitimasi baru bagi penguasa?
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Merdeka, Kamis (11/9/2025), memunculkan pertanyaan tersebut. Deretan tokoh lintas iman—dari Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Romo Franz Magnis-Suseno, hingga Uskup Antonius S. Bunjamin—hadir dengan semangat kebersamaan. Secara simbolik, pertemuan ini tampak indah: negara membuka diri pada nurani moral bangsa.
Namun, kritik perlu diajukan. Sejarah politik Indonesia penuh dengan praktik di mana tokoh agama dan moral dijadikan ornamen pencitraan. Mereka diundang ke istana, difoto bersama, lalu dilupakan ketika kebijakan yang lahir justru bertentangan dengan nilai keadilan sosial.
Prabowo, dengan latar belakang politik dan militernya, tentu memahami pentingnya legitimasi moral. Tetapi, apakah dialog ini benar-benar membuka ruang bagi suara kritis? Atau sekadar melunakkan citra seorang presiden yang keras, agar tampak ramah terhadap nilai-nilai kemanusiaan?
Jika Marx gusar pada ulama yang membela penguasa, maka dalam konteks ini kita pun patut waspada: jangan sampai para tokoh agama hadir bukan untuk menjaga nurani bangsa, melainkan sekadar memberikan stempel legitimasi pada kekuasaan. Bila itu yang terjadi, maka pertemuan di Istana Merdeka hanyalah panggung pencitraan politik, bukan percakapan moral yang substansial.
Dialog sejati hanya bisa diukur dari tindak lanjut. Apakah Prabowo akan menjadikan masukan tokoh-tokoh ini sebagai landasan kebijakan? Apakah ia berani menolak kepentingan oligarki, menegakkan keadilan sosial, dan melindungi yang lemah? Atau semuanya berhenti pada foto bersama dan pidato manis?
Sejarah akan menilai. Tetapi bagi rakyat, hasil nyata lebih penting daripada simbol. Indonesia tidak membutuhkan presiden yang pandai mengumpulkan tokoh agama di istana, melainkan pemimpin yang berani melawan arus kepentingan demi nurani bangsa.
