Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Siapa bilang Prabowo Subianto itu bonekanya Joko Widodo? Presiden ke-8 RI itu bahkan kini mulai berani melawan Presiden ke-7 RI tersebut secara terbuka.
Perlawanan dimulai dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Duri Kosambi, Kota Tangerang, Banten.
Proyek yang digarap Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan yang sudah berjalan sejak era pemerintahan Jokowi ini akan dievaluasi oleh Prabowo.
Padahal, Aguan adalah sosok yang relatif sensitif bagi pemerintah. Saat Said Didu mengkritik pembangunan PSN PIK 2, bekas Sekretaris Kementerian BUMN itu malah dipolisikan oleh seorang kepala desa.
Dus, jika benar PSN PIK 2 akan dievaluasi, maka pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bisa berantakan, karena Aguan juga salah satu investor utama di IKN. Tentu ini dapat dijadikan “bargaining power” dan “bargaining position” oleh Aguan kepada Prabowo jika PSN PIK 2 benar-benar akan dievaluasi.
Dikutip dari sebuah media, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, Kamis (28/11/2024), menyebut pengembangan PSN PIK 2 garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan akan dikaji ulang oleh Presiden Prabowo.
Politikus Partai Golkar itu menyebut Prabowo mempunyai empat kategori PSN. Karena itu, pemerintah akan mengkaji apakah pengembangan PSN PIK 2 masuk ke pengelompokan tersebut.
Adapun empat kategori PSN di era Prabowo adalah, pertama, yang mendukung target swasembada pangan. Kedua, yang mendukung swasembada energi. Ketiga, yang menopang hilirisasi. Keempat, proyek “giant sea wall” untuk mengamankan Jakarta dan Pulau Jawa dari abrasi.
Nusron juga wanti-wanti, yang menjadi PSN itu bukan semua wilayah PIK 2, melainkan hanya 1.755 hektare saja. Bukan kawasan perumahannya, melainkan yang khusus untuk pariwisata, seperti wisata pantai coastland.
Nusron juga mengaku menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam proyek tersebut. Antara lain tropical coastland tidak menaati Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan RTRW kabupaten/kota.
Dari PIK 2 inilah nampaknya Prabowo akan terus melakukan perlawanan terhadap Jokowi dengan membatalkan kebijakan-kebijakan yang dinilai bekas Menteri Pertahanan itu tak sesuai dengan visi-misinya.
Perlawanan kedua mungkin akan dilakukan Prabowo dengan membatalkan kebijakan Jokowi soal ekspor pasir laut. Hal itu sudah disinyalir oleh Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI.
Kebijakan Jokowi yang mengizinkan kembali ekspor pasir laut, yang selama 20 tahun sempat dilarang, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Perlawanan berikutnya kemungkinan dilakukan Prabowo dengan membatalkan rencana kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPN) 12% per 1 Januari 2025 dari sebelumnya 11%.
Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025 itu sendiri sudah menjadi amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bisa jadi Prabowo akan menunda pemberlakuan UU yang menindas rakyat ini atau bahkan membatalkannya.
Perlawanan berikutnya lagi adalah Prabowo mungkin akan membatalkan kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi pegawai dan karyawan sebesar 3% dari gaji/upah minimum regional (UMR), di mana pekerja membayar 2,5%, sisanya 0,5% dibayar pemberi kerja.
Kebijakan iuran Tapera itu tertuang dalam PP No 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Sinyal kuat Prabowo akan membatalkan iuran wajib Tapera disampaikan Menteri Perumahan dan Permukiman Kawasan Maruarar Sirait yang mengaku setuju dengan suara rakyat bahwa Tapera sifatnya sukarela, bukan wajib.
Perlawanan berikutnya lagi dan lagi, ialah Prabowo akan menahan sementara anggaran infrastruktur yang mengisyaratkan kecenderungan pemerintahannya untuk tidak memprioritaskan proyek IKN.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan pihaknya kemungkinan akan menyetop dulu proyek pembangunan besar karena adanya keterbatasan anggaran.
Namun, perlawanan yang paling heroik sesungguhnya sudah dilakukan Prabowo, namun secara tertutup atau diam-diam, ketika Wakil Ketua DPR RI dari Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan pembatalan revisi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tinggal disahkan Rapat Paripurna DPR beberapa hari menjelang Prabowo dilantik sebagai Presiden RI, Minggu (20/10/2024).
Dengan batalnya revisi UU Pilkada setelah banyak didemo massa itu, Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, gagal maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar Rabu (27/12/2024) lalu gegara tak cukup umur.
Kini mulai terbukti bahwa Prabowo bukan boneka Jokowi. Kita tunggu perlawanan Ketua Umum Partai Gerindra ini selanjutnya.
Tak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan, Jenderal!
