Fusilatnews – Demonstrasi besar-besaran yang pecah di Jakarta dan sejumlah kota lain pada akhir Agustus 2025 tidak hanya mengguncang politik domestik, tetapi juga meninggalkan pertanyaan serius tentang masa depan investasi asing di Indonesia. Peristiwa tragis seperti tewasnya seorang pengemudi ojek online akibat kendaraan taktis Brimob, pembakaran gedung DPRD di Makassar, hingga kerusuhan di beberapa kota menempatkan Indonesia dalam sorotan internasional yang jauh dari kata positif.

Sentimen Negatif Investor

Bagi investor asing, stabilitas politik dan keamanan sosial adalah fondasi utama dalam menanamkan modal. Demonstrasi yang berujung pada kekerasan dan jatuhnya korban sipil menimbulkan kesan bahwa risiko sosial-politik di Indonesia sedang meningkat. Media luar negeri seperti Reuters menyoroti meluasnya kerusuhan dan menempatkannya dalam kerangka krisis legitimasi pemerintahan. Narasi semacam ini menimbulkan pertanyaan: apakah Indonesia masih dapat menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi pelaku usaha internasional?

Investor global, terutama yang bermain di sektor pasar modal dan portofolio, cenderung sangat sensitif terhadap ketidakpastian politik. Fluktuasi indeks saham dan potensi pelemahan rupiah menjadi reaksi pertama yang akan mereka perhitungkan. Jika situasi dianggap berlarut-larut, eksodus modal jangka pendek sangat mungkin terjadi.

Risiko untuk Investasi Jangka Panjang

Bagi investor di sektor riil seperti manufaktur, infrastruktur, dan energi, demonstrasi besar juga menambah daftar panjang kekhawatiran. Isu yang menjadi pemicu demonstrasi—yakni kebijakan DPR terkait tunjangan fantastis bagi anggotanya di tengah kesenjangan sosial-ekonomi—dapat terbaca sebagai sinyal buruk: pemerintah lebih mementingkan elite daripada rakyat. Investor jangka panjang melihat ini bukan hanya sebagai gangguan sesaat, tetapi juga indikasi rapuhnya legitimasi kebijakan publik di Indonesia.

Proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), yang sebagian pembiayaannya mengandalkan dana asing, juga bisa terkena imbas. Ketidakstabilan sosial membuat investor lebih berhitung ulang. Mereka tidak hanya menimbang potensi keuntungan, tetapi juga risiko reputasi jika proyek yang mereka danai justru dikaitkan dengan pemerintahan yang gagal mengendalikan keresahan rakyat.

Dampak pada Perjanjian dan Hubungan Internasional

Selain risiko langsung, ada pula dampak diplomatik. Negara-negara mitra investasi, terutama di Asia Timur dan Eropa, akan menekan pemerintah mereka untuk mengevaluasi tingkat keamanan warga dan aset bisnis di Indonesia. Travel advisory, penundaan kunjungan bisnis, bahkan renegosiasi kontrak bisa menjadi konsekuensi yang nyata. Dalam dunia global yang saling terhubung, citra Indonesia di media internasional jauh lebih menentukan daripada sekadar pernyataan resmi pemerintah.

Pilihan Pemerintah

Bagi pemerintah Indonesia, situasi ini menjadi ujian besar. Apakah akan menanggapi dengan pendekatan represif yang justru memperburuk citra, atau dengan langkah transparan dan akuntabel yang dapat meredakan ketegangan? Investor asing menuntut kepastian: adanya penegakan hukum yang adil, jaminan kebebasan sipil, dan komitmen menjaga stabilitas tanpa mengorbankan demokrasi.

Jika pemerintah mampu menjawab dengan langkah konkret, dampak jangka panjang terhadap investasi mungkin dapat diredam. Namun, jika yang muncul adalah pola lama berupa represi dan pembungkaman kritik, maka Indonesia berisiko masuk ke dalam daftar negara dengan high political risk di mata lembaga rating internasional.

Kesimpulan

Demonstrasi Jakarta 2025 bukan sekadar kerusuhan jalanan. Ia adalah sinyal peringatan bagi investor asing bahwa ada masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Korban jiwa, kerusuhan di daerah, dan narasi negatif media internasional memperkuat persepsi risiko. Jika pemerintah tidak mampu mengubah arah kebijakan dengan lebih berpihak pada rakyat dan menjamin akuntabilitas, maka bukan hanya legitimasi politik yang runtuh, melainkan juga kepercayaan investor asing yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.

Jejak Historis Demo vs. Arus Modal Asing ke Indonesia

1) 1998 — Krisis Asia & Kerusuhan Reformasi

Krisis moneter 1998 adalah contoh paling dramatis ketika gejolak politik dan sosial berujung pada runtuhnya kepercayaan investor. Rupiah terjun bebas dari sekitar Rp2.400 per dolar AS menjadi lebih dari Rp16.000 hanya dalam waktu setahun. Bersamaan dengan itu, arus modal asing keluar besar-besaran, dan aliran investasi asing langsung (FDI) terjun bebas pada periode 1997–1999. Bagi investor, Indonesia saat itu menjadi contoh klasik “high political risk” yang menaikkan biaya modal dan menghambat pemulihan.

2) 2019 — Gelombang Mahasiswa Tolak Revisi KPK

Gelombang protes mahasiswa yang menolak revisi UU KPK dan RKUHP pada September 2019 menimbulkan bentrokan di berbagai kota. Namun, karena kondisi fundamental ekonomi relatif stabil, dampak terhadap investasi asing tidak signifikan. Pasar modal hanya mengalami volatilitas harian, sedangkan arus FDI tetap masuk di kisaran puluhan miliar dolar. Demonstrasi ini lebih terbaca sebagai gejolak episodik yang tidak mengguncang fondasi ekonomi.

3) 2020 — Demo Omnibus Law dalam Bayang Pandemi

Aksi besar menolak Omnibus Law pada Oktober 2020 berlangsung bersamaan dengan tekanan pandemi Covid-19. Pasar modal memang sudah bergejolak, tetapi protes menambah kekhawatiran investor. Lebih jauh, isu yang diangkat menyangkut ketenagakerjaan, lingkungan, dan hak-hak buruh. Bagi investor jangka panjang, ini menciptakan risiko reputasi. Narasi pemerintah tentang deregulasi yang ramah investasi justru berhadapan dengan persepsi negatif terkait standar lingkungan dan sosial.

4) 2025 — Demo Jakarta dan Gelombang Baru Ketidakpastian

Demonstrasi besar di Jakarta pada akhir Agustus 2025 memunculkan kembali trauma lama: korban jiwa akibat tindakan aparat, kerusuhan di berbagai kota, serta sorotan internasional yang keras. Pasar modal langsung bereaksi, indeks saham turun lebih dari 1,5 persen dalam sehari. Untuk investasi asing langsung, dampaknya masih menunggu respons pemerintah. Jika pemerintah mampu bertindak cepat, transparan, dan adil, dampak jangka panjang mungkin bisa diredam. Namun, jika pola lama berupa represi dan pembungkaman berulang, Indonesia berisiko kembali dicap sebagai negara dengan risiko politik tinggi.

Ringkasan Komparatif

Pelajaran Bagi Investor dan Pemerintah

1. Modal jangka pendek keluar lebih dulu. Pasar portofolio biasanya yang paling cepat bereaksi terhadap ketidakpastian politik.
2. FDI menilai tata kelola. Investor jangka panjang memperhitungkan kepastian hukum, rule of law, dan stabilitas kebijakan.
3. Isu ESG semakin penting. Sejak 2020, faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi pertimbangan besar bagi lembaga investasi global.
4. Peran pemerintah krusial. Investigasi transparan, penegakan hukum yang adil, serta komunikasi pro-investasi yang tidak mengorbankan hak-hak sipil akan menentukan apakah gejolak 2025 hanya menjadi insiden sesaat atau tanda pergeseran risiko permanen.