Tulisan ini hasil dari menyerap obrolan dengan Pakar Hukum Kita Damai Hari Lubis
Pernyataan terbaru Joko Widodo bahwa ada “agenda besar” yang membidik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran mengandung sinyal kegelisahan yang tidak bisa diabaikan. Ia menyebut ada “orang besar” di balik gerakan ini dan menyinggung para aktivis yang vokal namun tidak ditangkap. Sekilas, ini tampak seperti reaksi spontan dari seseorang yang sedang digoyang dari berbagai sisi. Namun, jika didekati secara objektif—berdasarkan data, rekam jejak psikologis, dan pola perilaku politik—reaksi ini bisa dibaca sebagai respons terhadap tekanan nyata yang tengah mengimpit.
Kelompok yang dikenal sebagai “12 orang aktivis” selama ini menyuarakan keraguan atas keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi. Namun tidak ada tindakan hukum terhadap mereka. Dalam iklim politik di mana kritik mudah dikriminalisasi sebagai “ujaran kebencian”, ketidaktahanan terhadap kelompok ini adalah anomali yang mencolok. Pertanyaannya: apakah ini bentuk strategi untuk menahan eskalasi? Ataukah karena ada kekuatan yang lebih besar yang tengah bermain di balik layar?
Pernyataan soal “orang besar” yang menjadi dalang gerakan tersebut dapat dibaca sebagai pengakuan tak langsung bahwa tekanan yang dihadapi bukan tekanan biasa. Tekanan ini bukan berasal dari mobilisasi massa, tapi dari tuntutan yang sangat spesifik: tunjukkan ijazah SMA dan S1 yang asli. Jika ada kepanikan, kemungkinan besar karena yang diminta bukan sekadar dokumen, tapi kebenaran—dan jika dokumen itu palsu, maka permintaan itu menjadi ultimatum.
Dari sini, arah angin politik tampak mulai berubah. Ada potensi situasi ini berkembang ke wilayah yang lebih struktural dan melibatkan konsensus nasional. Siapa yang berpotensi menjadi fasilitator dari jalan tengah ini? Prabowo Subianto.
Dengan legitimasi politik pasca-pilpres 2024 dan hubungan simbolik yang tetap terjaga dengan Jokowi, Prabowo adalah figur yang mungkin dilihat sebagai solusi kompromi jika krisis ini pecah. Apabila tuduhan terhadap ijazah terbukti, dan tekanan publik serta elite meningkat, maka skenario penyelamatan wajah negara bisa dilakukan melalui konsensus nasional—transisi yang tertib, disertai pengurangan beban hukum bagi pihak yang akan turun dari panggung.
Dalam dinamika ini, Megawati bisa mengambil posisi sebagai oposisi moral. Selama ini, ia menjaga jarak dari kekuasaan Jokowi. Di tengah kekosongan moral dalam tubuh partai-partai besar, Megawati bisa menjadi simbol bahwa demokrasi masih memiliki denyut.
Apakah semua ini hanya asumsi liar? Ataukah kita sedang menyaksikan pelan-pelan kebenaran yang ingin disuarakan oleh sejarah?
Jika pertanyaannya adalah: mengapa tidak ada tindakan hukum terhadap mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu? Maka salah satu jawaban yang masuk akal: karena tuduhan itu benar. Dan membungkam mereka justru mempercepat kehancuran sistem. Maka sistem memilih menunda ledakan—menyusun strategi, mencari pintu keluar yang terhormat.
Kita hidup di zaman ketika narasi resmi dan kenyataan publik kerap berjalan di dua jalur yang berbeda. Tapi ada satu hal yang sulit disembunyikan: ketakutan. Dan ketika seseorang yang berada di pusat kekuasaan mulai bicara tentang “agenda besar”, “orang besar”, dan “pemakzulan anaknya”—itu bukan sekadar strategi komunikasi. Itu sinyal bahwa waktunya hampir habis.
Jika benar ada pihak yang mendorong agar ijazah diserahkan, maka publik punya hak untuk tahu: siapa yang selama ini memimpin bangsa ini? Dengan kredensial apa? Dan dengan etika politik seperti apa kekuasaan diwariskan kepada anak kandungnya?
Jika Indonesia benar-benar memasuki fase konsensus nasional, itu bukan karena bangsa ini tiba-tiba dewasa. Tapi karena satu kebenaran besar sudah tak bisa lagi dibungkam. Dan ketika kebenaran itu datang, ia tak butuh senjata, tak perlu pengerahan massa—cukup secarik kertas. Yang asli, atau yang palsu.
