Kecuali Indonesia seperti Sri Lanka, maka desas desus berita bahwa anggaran Pemilu 24 itu, tersendat-sendat atau bahkan kurang, informasi itu datang dari mereka yang tidak faham tentang system keuangan RI. Akhirnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, menyatakan komitmen pemerintah untuk mengawal Pemilu dengan sebaik-baiknya, termasuk menjamin pencairan anggaran Pemilu 2024.
Lebih lanjut Mahfud menyampaikan sebagai berikut : “Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita yang beredar, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak benar. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Mahfud MD lewat keterangan tertulis, Selasa, 2 Agustus 2022.
Untuk diketahui, bahwa total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 mencapai Rp8,06 triliun dan nilainya sudah disetujui DPR. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun. Lalu pada 26 Juli, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022, tambahan anggaran KPU yang disetujui sebesar Rp 1,24 triliun.
Dengan penambahan tersebut, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp 8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun. Mahfud mengutarakan, dana yang disetujui bersama baru sebesar Rp1,24 triliun. Itu karena multiyears, menurut Mahfud, maka pencairan akan dilakukan bertahap, tahun 2022, 2023 hingga 2024 mendatang.
“Kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan,” ujar Mahfud.
