Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta, Fusilatnews. – Negeri ini nampaknya sudah benar-benar dikuasai oleh oligarki, dengan Presiden Jokowi sebagai “kaisar”-nya.
Agar sang kaisar mau duduk manis, maka cukuplah ia dikasih boneka mainan, dan boneka mainan itu adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya yang baru saja terpilih menjadi Wakil Presiden RI bersama Prabowo Subianto sebagai Presiden RI-nya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Terpilihnya Gibran menjadi wapres memang merupakan puncak kesenangan bagi Jokowi dan keluarganya, sehingga punggawa-punggawa yang membantu kemenangan Gibran di Pilpres 2024 pun dibiarkan melakukan apa saja. Termasuk menyusun kebijakan-kebijakan yang menindas dan menyengsarakan rakyat.
Di pihak lain, diterbitkanlah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan punggawa-punggawanya, seperti menteri yang tidak harus undur diri jika ikut kontestasi Pilpres 2024, kenaikan tunjangan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.
Padahal, di lingkaran dalam atau “inner cycle” Jokowi banyak sosok semacam Sengkuni yang culas dan hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, kepentingan oligarki!
Banyak kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Kebijakan-kebijakan negara telah dibajak untuk kepentingan pribadi mereka dan kelompoknya.
Tanah-tanah dikavling dan dibeli sesukanya menjadi milik pribadi. Termasuk tanah-tanah di Bali, menurut sebuah sumber yang layak dipercaya. Banyak tanah yang dibeli menteri-menteri anak buah Jokowi.
Akhir-akhir ini pemerintah juga rajin mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat. Apa saja?
Pertama, menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025 ini diklaim merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Presiden Jokowi meneken UU baru tersebut pada 29 Oktober 2021.
Bab IV UU HPP mengatur khusus mengenai PPN. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya 10% diubah menjadi 11% mulai berlaku per 1 April 2022. Lalu kembali dinaikkan menjadi 12% paling lambat per 1 Januari 2025.
Kedua, mengeluarkan keputusan yang menyebabkan perguruan tinggi-perguruan tinggi negeri menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI), meskipun akhirnya ditunda ke tahun depan setelah banyak diprotes.
Kebijakan yang tak bijak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbudristek.
Ketiga, memotong 3% gaji pegawai dan pekerja untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kebijakan yang tak bijak ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024.
Meskipun menuai banyak protes, namun menurut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Tapera ini tidak akan ditunda apalagi dibatalkan.
Pertanyaannya, ketika kebijakan-kebijakan tersebut dirancang, apakah Presiden Jokowi mengetahuinya? Jangan-jangan tidak. Saat tanda tangan pun barangkali wong Solo itu sambil tutup mata. Baru setelah menuai polemik, Presiden turun tangan menjadi semacam pemadam kebakaran.
Usai menghadap Jokowi, misalnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim langsung mengumumkan penundaan kenaikan UKT dan IPI. Penundaan ini akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan berikutnya.
Ihwal Tapera, kini sudah banyak rakyat protes. Apakah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas segera menghadap Jokowi, kemudian mengumumkan pembatalan iuran Tapera? Tidak, kata Moeldoko.
Dalam masa jabatan kepresidenannya yang tinggal kurang dari lima bulan lagi, sampai 20 Oktober 2024 nanti, nampaknya Presiden Jokowi sudah mulai leha-leha dan terninabobokkan oleh kemenangan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Akhirnya, Gibran pun menjadi semacam boneka mainan bagi Jokowi. Punggawa-punggawa di sekitar Jokowi yang lebih menyerupai Sengkuni pun dibiarkan melakukan apa saja. Termasuk menyusun kebijakan yang menindas dan menyengsarakan rakyat!
