Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui jika tarif listrik bagi pelanggan golongan 3.000 VA ke atas dinaikkan. Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.
“Bapak Presiden atau kabinet sudah menyetujui kalau untuk berbagi beban, untuk kelompok rumah tangga yang mampu, yaitu direpresentasikan dengan mereka yang langganan listriknya di atas 3.000 VA, boleh ada kenaikan tarif listrik, hanya di segmen itu ke atas,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Dikutip detik.com Kamis 19 Mei 2022.
Ia mengungkapkan, kebijakan ini dilakukan dalam upaya berbagi beban pemerintah dengan masyarakat kelompok mampu. Sehingga beban kenaikan harga listrik tidak hanya untuk pemerintah. Sayangnya, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara rinci, terkait berapa besar kenaikan tarif listrik golongan tersebut, serta kapan penerapannya akan dimulai.
Tapi Ia memastikan tarif listrik golongan lainnya tidak mengalami kenaikan, begitu juga dengan gas LPG dan juga BBM. Sehingga, pemerintah akan menambah anggaran subsidi energi dan dana kompensasi bagi ketersediaan energi untuk masyarakat.
Pemerintah sudah menanggung kompensasi listrik dengan alokasi anggaran Rp 21,4 triliun. Semula anggaran kompensasi listrik tidak tersedia dalam APBN 2022. Pemerintah menetapkan harga untuk pelanggan 3.000 VA ke atas saat ini sebesar Rp 996,7 per kwh. Sedangkan harga keekonomiannya telah mencapai Rp 1.288, per kwh.
Untuk pelanggan rumah tangga 900 VA saat ini Rp 1.352,0 per kwh dari nilai keekonomian Rp 1.533,1 per kwh. Tarif listrik rumah tangga dengan daya 1.300 VA – 6.600 VA sebesar Rp 1.444,0 per kwh dari nilai keekonomian Rp 1.533,0 per kwh.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan hanya ada dua pilihan pemerintah dalam merespons kenaikan harga minyak dunia. Pertama, kalau ini tidak dinaikkan ya harga BBM dan listrik naik. Kedua Jika BBM dan listrik yang tidak naik, ya ini yang naik dan itu berarti pengeluaran dalam APBN kita besar,” ungkap Sri Mulyani.
