Jakarta-Fusilatnews. – Luar biasa. Akhirnya persoalan hukum selesai dengan persoalan administratif. Entah arahnya akan proses seeperti apa, kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal itu, bisa selesai hanya dengan beberapa diksi? KPK telah meminta klarifikasi terhadap Menpora Dito Ariotedjo terkait harta berlabel hadiah senilai Rp 162 miliar di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Dito disebut akan mengubah keterangan aset hadiah tersebut. “Beliau setuju bahwa beliau akan merevisi LHKPN-nya. Jadi dari kategori hadiah mau diganti hibah tanpa akta,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).
Klarifikasi kepada Dito dilakukan pagi ini via telepon. Pahala mengatakan pihaknya mengklarifikasi soal asal-usul kekayaan berlabel hadiah yang telah dilaporkan Dito.
Dalam LHKPN yang telah dilaporkan ke KPK harta kekayaan Dito tercatat Rp 282 miliar. Nah, Rp 162 miliar di antaranya berlabel hadiah.
“Nah dari beberapa yang disampaikan memang ada beberapa nama istrinya. Nah LHKPN itu kecuali kita punya perjanjian pisah harta, tapi ya umumnya harta anak, istri, kita semuanya masuk di LHKPN. Anak yang nggak masuk itu anak yang udah punya penghasilan dalam artian bukan tanggungan kita apalagi sudah nikah,” tutur Pahala.
“Tapi kalau istri misalnya kita nikah, istri kita dapat dari orang tuanya, itu harta kita. Istri anak selama dalam tanggungan itu harus dilaporkan dalam LHKPN. Jadi di sini disebut ada tanah Rp 20 miliar memang masih nama mertuanya tapi sudah dikasih ke istri tinggal balik nama. Lantas ada beberapa aset juga nilainya Rp 17 miliar sudah ada nama istrinya,” sambung Pahala.
Pahala mengatakan KPK tidak akan meminta klarifikasi tambahan kepada Dito. Dia menyebut Dito sepakat mengganti keterangan hadiah di asetnya tersebut.
“Sudah nggak ada lagi. Beliau akan memperbaiki LHKPN nanti semua yang disebut hadiah-hadiah diganti dengan hibah tanpa akta,” ujar Pahala.
Menpora Dito Ariotedjo juga telah buka suara soal asal-usul aset di LHKPN miliknya. Dia menyinggung latar belakangnya yang tidak pernah menjadi penyelenggara negara. Dia mengaku bersama istrinya tidak pernah menghitung jumlah harta miliknya, baik berupa aset atau hasil hadiah.
“Saya dan istri sebelumnya belum pernah menjadi penyelenggara negara, orang tua pun background-nya sebagai pengusaha dan profesional. Namun, di pengujung karier, ayah kandung saya memang sempat mengabdikan diri sebagai Direksi BUMN. Selama ini saya dan istri memang tidak pernah menghitung jumlah harta, baik itu hadiah, aset perusahaan, dan lainnya,” tutur Dito kepada detikcom, Rabu (19/7).
Selain itu, Dito mengakui aset berlabel hadiah yang tertera di LHKPN miliknya menuai polemik. Hal itu merujuk pada nilai yang fantastis dan usianya yang tergolong muda bagi seorang penyelenggara negara.
“Ini menjadi ramai mungkin karena fantastis angkanya dan saya masih muda. Namun kita kan tidak bisa milih lahir dari mana,” ujar Dito.
Dito menyebut hadiah senilai Rp 162 miliar itu merupakan pemberian orang tua istrinya kepada istrinya. Mertua Dito merupakan salah satu pengusaha nasional.
