Pasal 10 menjadi salah satu pasal kontroverisal dalam RUU DKJ. Di sana tertulis Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Pada ayat (2) disebutkan gubernur dan wakil gubernur DKJ diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Jakarta – Fusilatnews – Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani menegaskan ide gubernur Jakarta diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Agar tidak simpang siur, diperlukan investigasi melalui partai-partai di Senayan.
Gimana tidak lanjutnya? Terus alasan menaruh usul ini siapa? Kan harus diinvestigasi,” ucap politikus Partai Gerindra itu di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu, (6/12)
Rani menegaskan DPRD DKI tidak mengetahui isi draft RUU DKJ sebelum akhirnya disahkan sebagai inisiatif DPR. Di sisi lain,DPRD DKI tidak bisa protes langsung ke DPR RI. “Beda lembaga,” tuturnya.
Pasal 10 menjadi salah satu pasal kontroverisal dalam RUU DKJ. Di sana tertulis Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Pada ayat (2) disebutkan gubernur dan wakil gubernur DKJ diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
RUU DKJ sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung Selasa kemarin. Dari sembilan partai di parlemen, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU tersebut.
Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi terbuka atas berbagai masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ, termasuk kewenangan Presiden menunjuk langsung gubernur Jakarta.
Ari mengatakan pemerintah menunggu surat dari DPR yang biasanya disertai dengan rancangan atau Draf RUU tersebut Langkah berikutnya setelah menerima itu presiden akan menunjuk sejumlah menteri untuk membahas dan membuat rancangan daftar inventarisasi masalah (DIM).
“Tentu dalam penyusunan DIM pemerintah itu akan terbuka pada masukan-masukan masyarakat,” kata Ari saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara, pada Rabu, 6 Desember 2023.
