Anwar Husen
Pemerhati Sosial/ Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara
Jika gempabumi menimbulkan bencana, orang masih mahfum, setidaknya sebagai sunatullah. Tetapi ketika landasan logika dan cara berpikir kebijakan kita yang kena ‘gempa’, negara dan rakyat akan menanggungnya. Masih syukur tak parmanen akibatnya
Maluku Utara dan beberapa wilayah sekitar, di guncang gempa siang tadi.
Dalam siaran pers mengakhiri peringatan dini tsunami pasca gempabumi di wilayah Pulau Batang Dua, Ternate, Maluku Utara pada Kamis, 2 April 2026 ini? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisila [BMKG] menjelaskan bahwa gempabumi ini terletak pada koordinat 1,25° LU; 126,27° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 129 Km arah Tenggara Bitung, Sulawesi Utara pada kedalaman 33 km.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa berdasarkan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa ini berjenis dangkal akibat aktivitas subduksi Laut Maluku. Hasil analisis, mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik [thrust fault].
Yang ingin saya tulis ini hanya sebuah hal kecil, “serba-serbi” gempa itu. Apa itu? Informasi yang bersiliweran, prilaku dan komentar pengguna media sosial usai gempa.
Dan sampelnya satu saja: seseorang merekam detik-detik gempa itu dengan ponselnya. Tak jelas menggambarkan “detik-detik” itu, karena kamera ponselnya juga bergoyang. Alhasil, tak jelas objek yang kena gempa itu. Bumi tempat dia berpijak saat merekamnya, atau ponselnya. Tak bisa dibandingkan secara visual. Tetapi terkesan dari narasinya, orang ini seperti berbangga telah mendapatkan sebuah kesempatan langka, yang mungkin tak dipikirkan lagi oleh banyak orang di saat panik.
Di Manado, di bawah Jembatan Soekarno, seorang pedagang merekam efek gempa dengan sedikit lebih baik. Tiang dan bola lampu terlihat sedikit bergoyang, karena goyangan ponselnya cukup minimal. Bisa dibedakan visualisasinya, meski sedkit.
Tindakan merekam orang tadi menjadi bias validitas karena posisinya sedang berpijak di bumi, yang kena gempa. Tidak dalam posisi sedang melayang misalnya, yang menjadikan posisinya sebagai variabel konstan yang bebas bias.
Yang kita tahu, secara umum tindakan membandingkan [perbandingan] adalah sebuah pola tindakan mengevaluasi dua hal atau lebih dengan menentukan karakteristik yang relevan dan dapat dibandingkan dari setiap hal, kemudian menentukan karakteristik mana dari masing-masing hal yang serupa dengan yang lain, mana yang berbeda, dan sejauh mana kesamaannya. Dan variabel konstan [sering disebut konstanta atau variabel kontrol] dalam menilai atau melakukan eksperimen adalah komponen yang nilainya tetap dan tidak berubah selama proses penilaian, pengamatan, atau percobaan berlangsung. Dan tujuan utama penggunaan variabel konstan adalah untuk memastikan bahwa hasil penilaian benar-benar dipengaruhi oleh variabel yang diuji [independen], bukan oleh faktor luar.
Mungkin ini hanya hal kecil, prilaku iseng yang berkelindan di sekitar kita. Yang membuatnya bernilai besar, karena berkait dengan mindset. Ada variabel logika yang tak koheren. Dan pada kasus tertentu dalam skala yang lebih besar, bisa jadi juga cermin logika berpikir para pengambil kebijakan di negeri ini yang tak koheren. Banyak sampelnya.
Di sebuah unggahan di platform X. Menurut Jusuf Kalla, kebijakan WFH/WFA yang katanya buat hemat BBM yang bakal dilakukan pemerintah prabowo itu sebenarnya tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena energi yang dipakai di kantor itu mayoritas listrik, AC, lampu. Dan listrik di Indonesia, khususnya Jakarta & Jawa Barat, masih didominasi PLTU berbahan batu bara, bukan BBM. Jadi mau kerja di rumah atau di kantor, konsumsi BBM secara nasional tidak banyak berubah. Yang lebih aneh lagi, masalahnya BBM, tapi solusinya malah WFH. Padahal kalau mau serius hemat BBM, harusnya fokus ke transportasi:
paksa penggunaan angkutan umum
batasi kendaraan pribadi atau dorong sepeda di daerah.
Validitas argumentasinya mungkin bisa diuji ulang dengan data. Tetapi paling tidak, logika koherensi masalah dengan solusi kebijakan, haruslah kuat. Hingga tidak terkesan main-main.
Dalam logika kondisi harga BBM saat ini, hanya ada dua pilihan akibatnya: warga negara menderita atau negara lempar handuk. Tak ada logika ‘untung’ bersama. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, negara menanggung 90 hingga 100 triliun dari kebijakan ini. Pengamat ekonomi lain menyebutnya di angka 300 hingga 400 triliun.
Di tulisan berjudul, MBG, Mengimpikan SDM Generasi dari Pinggiran Indonesia, saya menulis bahwa kebijakan yang manusiawi dan humanis, harus aqual dan berkeadilan. Tak boleh ada politisasi, apalagi bermaksud diskriminasi. Itu merendahkan harkat, derajat, martabat dan harga diri. Banyak fakta yang berkelindan dan patut menjadi pelajaran, bahwa kebijakan pemerintah dengan latar niat baik dan mulia saja tak cukup. Butuh juga strategi yang tepat, perhitungan yang cermat dan manajemen pengelolaan yang baik. Wilayah Indonesia, dengan segala karakteristik dan masalah yang beragam, terlalu rumit untuk diklaim terapinya dengan kebijakan yang sama dan seragam. Ini bunuh diri. Mulai dulu dari pinggiran Indonesia, yang faktanya jauh tertinggal, termasuk kualitas gizi siswanya. Jangan ibarat ungkapan, nafsu besar tenaga kurang.
Mengutip CNN Indonesia, 1.256 Dapur MBG di Indonesia Timur Disetop Mulai 1 April. Ini imbas persoalan manajemen.
Ini lain lagi. Riset Policy Research Center yang dipublikasi Maret 2026, temuan utamanya bahwa 87 persen responden setuju bahwa MBG rawan korupsi. 88 persen setuju bahwa MBG lebih banyak dinikmati elite/ pejabat politik dan pemilik dapur MBH. Sedangkan 79 persen setuju bahwa kualitas makanan sengaja diturunkan untuk keuntungan pemilik dapur. Dan 76 persen setuju bahwa makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran.
Jika saat ini, banyak kebijakan strategis negara yang menuai kontra, mungkin perlu ada evaluasi dan instal lagi logika koherensinya. Tak perlu saling tuduh ada kelompok yang sengaja menghembuskan perlawanan. Ini negara demokrasi, semua elemen bangsa berhak didengar suaranya. Semua ini, agar kita tak terbiasa cepat menarik konklusi seperti pelaku live detik-detik gempabumi tadi.
Jika gempabumi menimbulkan bencana, orang masih mahfum, setidaknya sebagai sunatullah. Tetapi ketika landasan logika dan cara berpikir kebijakan kita yang kena ‘gempa’, negara dan rakyat akan menanggungnya. Masih syukur tak parmanen akibatnya. Wallahua’lam
