Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Damai Hari LubisPublik patut mempertanyakan langkah nyata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam meredam kemelut politik dan sosial antara Aceh dan Sumatera Utara. Sebagai representasi pemerintah pusat dalam Kabinet Merah Putih (KMP), keduanya tidak bisa sekadar menyaksikan dari kejauhan, apalagi ketika konflik melibatkan para kepala daerah.
Sebelumnya, pertikaian mengenai klaim kepemilikan empat pulau di perbatasan Kabupaten Singkil, Aceh, dengan Sumut diduga dipicu oleh “kebijakan” Tito. Persoalan tersebut belum benar-benar dingin, kini muncul api baru.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution—menantu Presiden Jokowi—memicu kontroversi dengan kebijakan razia kendaraan berpelat Aceh (BL) yang melintas di wilayah Sumut, dipaksa harus menggunakan pelat BK atau BB. Kebijakan ini langsung dibalas Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang memberi instruksi tegas: seluruh ekskavator ilegal dari luar Aceh harus segera angkat kaki dari hutan Tanah Rencong.
Dua kebijakan saling berbalas ini rawan menyalakan bara. Bukan hanya sekadar masalah administratif, tapi berpotensi memicu ketegangan horizontal antarwarga dua daerah yang sama-sama dikenal memiliki karakter keras.
Di sinilah urgensi Polri dan Kemendagri diuji. Kapolri Listyo mestinya bergerak cepat dengan langkah antisipatif demi menjaga keamanan, ketertiban, dan menghindari gesekan sosial. Tito, sebagai Mendagri, tidak bisa hanya berdiam diri ketika dua gubernur berhadap-hadapan.
Lebih jauh, keduanya harus bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo, bukan hanya berstatus “penonton.” Publik berhak tahu apa langkah penyelesaian yang ditawarkan. Transparansi menjadi penting, terlebih beredar isu bahwa Tito dan Listyo masuk radar “bakal dicopot.”
Ketika tensi politik lokal berpotensi merambat ke konflik antarprovinsi, pemerintah pusat tidak boleh absen. Sebuah pertanyaan besar kini menggantung: Tito dan Listyo—mau jadi pemadam kebakaran, atau sekadar menunggu api membesar?
