FusilatNews– Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan mahalnya biaya untuk menjadi seorang kepala daerah, tidak ada kepala daerah yang tidak mengeluarkan uang saat proses pencalonan. Bahkan, 82,3 persen anggaran pencalonan untuk menjadi kepala daerah berasal dari donatur. Hal tersebut disampaikan Firli saat membuka kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) dengan peserta Partai Berkarya di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022), seperti dilansir Kompas.com.
“Hasil survei kita memang untuk jadi kepala daerah pakai uang, 82,3 persen dibiayai oleh donatur dan sponsor, itu eksekutif,” kata Firli.
Firli mengungkapkan agar calon pemimpin partai politik harus bebas dari praktik suap-menyuap. Ia kemudian mengaku telah menemui semua gubernur, bupati, dan wali kota. ia meminta pejabat yang tidak menggunakan uang untuk mengacungkan tangan. Saat itu, kata Firli, tak ada seorang pun yang angkat tangan. “Enggak ada, Pak (yang maju pilkada gratis). Bupati angkat tangan, enggak ada. Wali kota enggak ada,” sambung dia.
Pada kesempatan itu, Firli juga mengingatkan lembaga legislatif harus bebas dari praktik korupsi. Ia meminta jangan ada suap-menyuap dalam pembentukan regulasi dan undang-undang, pemilihan calon hakim, Hakim Agung, hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
Di lembaga yudikatif, kata Firli, praktik semacam itu tidak boleh dilakukan dalam penyelesaian sengketa pidana, perdata, maupun administrasi. “Kamar kekuasaan yudikatif harus bebas dari praktik-praktik korupsi,” ungkapnya.
Sebagai informasi, KPK mencetuskan program PCB. Kegiatan ini mengundang 20 partai politik peserta Pemilu 2019. Hingga saat ini, sebanyak delapan partai sudah mengikuti kegiatan tersebut, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Berkarya.
