Anies menegaskan proyek strategis Lumbung Ikan Nasional secara langsung akan berdampak kepada nelayan kecil hingga pengusaha-pengusaha besar di daerah itu.
Ambon – Fusilatnews – Dalam dialog politik bersama nelayan di Kota Ambon, .calon presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan berjanji akan merealisasikan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) Jika terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024.
“Sudah saatnya proyek yang sebelumnya dibatalkan itu menjadi milik orang Maluku,” ujar Anies Senin (15/1/2024)
Anies menegaskan proyek strategis Lumbung Ikan Nasional secara langsung akan berdampak kepada nelayan kecil hingga pengusaha-pengusaha besar di daerah itu.
Dengan melalui Lumbung Ikan Nasional tersebut segala bentuk pengelolaan dan pengolahan hasil perikanan di Maluku akan melalui proses yang matang mulai dari hulu ke hilir
“Oleh sebab itu dibutuhkan perubahan. Dan jika orang Maluku menginginkan perubahan maka Anies-Muhaimin adalah solusinya,” kata Anies .
Anies juga menegaskan terkait tantangan yang akan dihadapi karena untuk menjalankan kebijakan itu nantinya, pemerintah bakal berhadapan dengan segala macam mafia.
“Nah, mafia-mafia itu yang tidak mau perubahan, karena itu mereka tidak pernah mau mendukung nomor satu,” kata dia.
Proyek yang bersifat strategis yaitu Lumbung Ikan Nasional merupakan proyek yang awalnya digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maluku dinyatakan batal.
Pembatalan proyek strategi nasional itu dibatalkan lantaran ditemukan ranjau dan gunung berapi aktif di dasar laut oleh para peneliti.
Padahal banyak dari masyarakat Maluku yang menantikan realisasi proyek Lumbung Ikan Nasional untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Program nasional LIN di Maluku membutuhkan berbagai persiapan seperti dokumen master plan dan regulasi yang harus disiapkan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Maluku, termasuk pembangunan infrastruktur terpadu industri perikanan di Ambon New Port.
Sayangnya Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang LIN yang telah diharmonisasi di seluruh kementerian terkait, berhenti di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
LIN adalah proyek nasional, sehingga terkait pengelolaan sumber daya laut di lautan lepas di atas 12 mil menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan di bawah 12 mil menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, yang peruntukannya bagi nelayan-nelayan tradisional perikanan tangkap.
Terkait isu batal dan dialihkannya LIN ke provinsi lain, Pemerintah Pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP) secara tegas tidak pernah berencana memindahkan M-LIN ke daerah lain.
