“Apa yang diramaikan sih? Wong cat kok,” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, dengan ringan. Seolah-olah pengecatan ulang pesawat kepresidenan hanyalah soal ganti baju harian. Putih, merah, hijau—tak lebih dari pilihan warna. Tapi benarkah ini sekadar soal warna?
Justru di situlah letak masalahnya.
Cat, dalam dunia kekuasaan, tidak pernah benar-benar netral. Ia adalah simbol. Dan simbol, dalam politik, bicara lebih banyak daripada kata-kata. Pergantian livery pesawat kepresidenan bukan cuma urusan estetika atau selera pribadi kepala negara. Ini adalah pernyataan politik, dan publik berhak tahu: mengapa sekarang? untuk apa? dan berapa biayanya?
Mari kita telusuri sejenak sejarahnya. Di era Susilo Bambang Yudhoyono, pesawat kepresidenan resmi dibeli sebagai simbol kemandirian dan efisiensi perjalanan dinas kepala negara. Di era Jokowi, warna biru dan putih—terinspirasi dari pesawat Air Force One milik Presiden Amerika Serikat—menghiasi badan pesawat. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, livery kembali berganti.
Apakah ini hanya “warna”? Tentu saja tidak. Dalam tradisi kekuasaan, setiap detail adalah pesan. Pemilihan warna, simbol, bahkan font tulisan adalah ekspresi dari visi, identitas, dan—tak jarang—ego sang pemimpin.
Saat negara tengah menghadapi tekanan ekonomi, defisit APBN, subsidi dikurangi, dan beban hidup rakyat meningkat, perubahan cat pesawat dengan biaya tak transparan menjadi sorotan wajar. Bukankah keadaban politik mengharuskan pemimpin menjelaskan setiap keputusan yang melibatkan uang rakyat?
Ironisnya, justru transparansi inilah yang diabaikan. Ketika ditanya soal anggaran, Juri menjawab enteng: “Anggaran saya sendiri saja gue enggak tahu.” Sebuah candaan yang terasa hambar ketika dikaitkan dengan dana negara.
Urgensi menjadi kunci pertanyaan publik. Apa urgensinya mengganti cat pesawat sekarang? Apakah cat sebelumnya rusak? Apakah ada kerusakan struktural yang butuh perbaikan teknis menyeluruh? Ataukah ini hanya soal ego kekuasaan yang ingin meninggalkan jejak visual sejak awal masa pemerintahan?
Jika alasannya sekadar “penyegaran,” maka kita dihadapkan pada ironi besar: negara yang katanya tengah mengetatkan ikat pinggang justru sibuk berdandan. Livery baru bukan sekadar tampilan. Ia adalah simbol arah: apakah kekuasaan ini mengabdi pada kesederhanaan, atau sedang jatuh cinta pada kemegahan simbolik?
Di sinilah publik berhak bertanya, bukan pada level estetika, melainkan pada dimensi etika dan akuntabilitas.
Pernyataan Juri yang meremehkan polemik ini menunjukkan kegagalan memahami sensitivitas publik. Ketika rakyat diminta maklum soal kenaikan harga, ketika subsidi dicabut demi efisiensi fiskal, mengapa pemerintah begitu enteng merombak penampilan kendaraan dinasnya?
Ini bukan hanya “cat”. Ini adalah narasi kekuasaan yang ditulis ulang melalui simbol visual. Dan setiap simbol itu butuh pertanggungjawaban.
Dalam demokrasi, bahkan pengecatan pesawat pun bukan urusan sepele. Sebab dalam demokrasi, setiap rupiah adalah milik rakyat, dan setiap perubahan simbol negara adalah bagian dari perjanjian sosial antara pemimpin dan yang dipimpin.
Kita tidak sedang membahas cat, Bung Juri. Kita sedang membahas kesadaran kekuasaan—dan sayangnya, itu yang tampaknya semakin pudar.
