Fusilatnews – Ini yang saya maksud sebagai ghibah medis. Ya, ghibah—tapi dalam balutan stetoskop dan jas putih. Berita tentang kulit Presiden yang mendadak meradang, seperti cuaca Jakarta yang bisa berubah dari terik ke mendung tanpa permisi, seharusnya tidak cukup hanya dijelaskan oleh ajudan. Kompol Syarif, memang seorang penegak hukum, bukan penegak logika medis. Maka pertanyaannya sederhana tapi genting: ke mana para dokter?
Kita hidup di negeri yang gemar menyimpan hal-hal yang seharusnya terbuka. Sampai-sampai penyakit kulit pun dijadikan semacam rahasia negara. Seperti ijazah sang Presiden—yang katanya ada, tapi tak pernah benar-benar tampak bentuk fisiknya. Kini, alergi kulit pun menyusul jejak yang sama. Terlihat, tapi tidak dijelaskan. Ada, tapi tak boleh terlalu dibahas. Diketahui, tapi tak dikuak oleh mereka yang berwenang. Padahal, bukankah dalam dunia kedokteran, diagnosis tanpa klarifikasi itu seperti mengobati luka dengan doa?
Sudah waktunya bangsa ini belajar membedakan antara privasi dan ketertutupan yang mencurigakan. Jokowi, meskipun kini mantan presiden, tetaplah figur publik yang melekat kuat dalam kesadaran rakyat. Ia bukan hanya pernah menjadi kepala negara, tetapi juga kepala simbolik bagi jutaan warga yang dulu menaruh harapan padanya. Kalau wajahnya tiba-tiba berubah—meradang, membengkak, atau tampak tak seperti biasa—mustahil rakyat tak bertanya-tanya. Ini bukan perkara ingin mengolok, melainkan memahami. Bukan untuk mengusik privasi, tetapi untuk menuntut keterbukaan dari sosok yang dulu selalu tampil seolah dekat dan merakyat. Sayangnya, penjelasan ilmiah yang seharusnya datang dari para ahli medis justru digantikan oleh pernyataan ajudan kepolisian, bukan oleh dokter atau juru bicara medis resmi.
Kalau wajahnya berubah, tak mungkin rakyat tak ingin tahu. Ini bukan perkara ingin mengolok, tapi memahami. Tapi sayang, penjelasan ilmiah tentang inflamasi wajahnya malah jatuh ke pundak ajudan, bukan ahli kulit, apalagi dokter kepresidenan.
Lucunya, rakyat diminta percaya. Percaya pada pernyataan yang datang dari perwira polisi muda, bukan dari mulut dokter spesialis kulit, bukan dari juru bicara istana yang mengutip pernyataan medis. Di sinilah aroma ghibah medis itu meruap. Bukankah ghibah adalah membicarakan seseorang di belakangnya tanpa kejelasan dan data? Maka ketika penyakit Presiden dijelaskan tanpa dokter, bukankah itu justru ghibah resmi?
Jokowi, entah karena sial atau disengaja, terus-menerus terjebak dalam bayang-bayang kata: tidak jelas. Ijazahnya tidak jelas. Janjinya tidak jelas hasilnya. Kini wajahnya pun tidak jelas sebab musababnya. Wajar bila sebagian rakyat mulai menyebutnya “Si Pendusta”—bukan semata karena benci, tapi karena terlalu banyak hal yang disembunyikan, diabaikan, atau dijawab sambil lalu.
Kita bukan sedang membicarakan sakit kulit orang biasa. Ini Presiden. Kepala negara. Kalau penyakit semacam ini tak diberi penjelasan medis yang gamblang, lalu bagaimana kita bisa berharap ada keterbukaan saat masalah bangsa lebih besar muncul? Ataukah, kita memang sudah terbiasa dengan sistem pemerintahan yang memelihara misteri sebagai cara untuk tetap berkuasa?
Akhirnya, seperti biasa, rakyat hanya bisa menduga-duga. Dari bisik-bisik warung kopi hingga diskusi grup WhatsApp alumni, semua berubah jadi dokter dadakan. Bukan karena mereka ingin jadi ahli, tapi karena para ahlinya diam. Mungkin sudah takut, mungkin sudah masuk barisan, atau mungkin sedang sibuk menenangkan kulit yang meradang oleh pertanyaan.
Jadi, ini yang saya maksud sebagai ghibah medis. Ketika penyakit jadi bahan berita, tapi para dokter bungkam. Ketika pemimpin sakit, tapi yang bicara justru ajudannya. Ketika ketertutupan jadi metode, dan rakyat kembali diberi teka-teki. Seolah-olah, bangsa ini tak berhak tahu. Seolah-olah, keterbukaan adalah bahaya, bukan kewajiban.
Dan kita pun kembali ke pertanyaan lama: ke mana para dokter? Atau… apakah mereka juga sudah ikut masuk barisan pendusta?
