Fusilatnews – Di tengah gempita jargon transformasi digital dan modernisasi pendidikan, sebuah kenyataan pahit mencuat ke permukaan. Kejaksaan Agung menduga telah terjadi korupsi jumbo dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019–2023. Nilainya bukan miliaran lagi, melainkan Rp 9.931.399.000.000—nyaris sepuluh triliun rupiah.
Angka yang begitu besar ini seharusnya bisa menyulap ribuan sekolah reyot menjadi bangunan layak, mengangkat derajat jutaan guru honorer, dan menyelamatkan masa depan jutaan anak-anak Indonesia dari kebodohan sistemik. Tapi alih-alih menjadi penyokong kemajuan, dana itu justru diduga menjadi bancakan elite birokrat dan vendor-vendor nakal yang lebih lihai menghitung margin ketimbang kebutuhan siswa.
Sebanyak Rp 3,582 triliun dialokasikan ke satuan pendidikan, dan Rp 6,399 triliun lainnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Totalnya nyaris sepuluh triliun. Uangnya ada. Tapi kebutuhannya? Dipertanyakan. Bahkan sejak awal, proyek ini dibangun di atas pondasi cacat logika.
Tahun 2019, Chromebook telah diuji coba sebanyak 1.000 unit. Hasilnya: tidak efektif. Chromebook menuntut koneksi internet stabil—sesuatu yang masih jadi barang langka di banyak wilayah Indonesia. Lalu kenapa proyek ini tetap dijalankan? Siapa yang bersikeras melanjutkan proyek teknologi yang tak sesuai dengan medan? Di sinilah Kejaksaan mencium aroma persekongkolan.
“Penggunaan Chromebook itu kurang tepat. Di tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba, ternyata tidak efektif. Tapi tetap dilanjutkan. Diduga ada pemufakatan jahat di situ,” ujar Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Senin (26/5/2025).
Dengan dalih “mendigitalisasi” pendidikan, proyek ini dijual ke publik sebagai langkah maju. Namun faktanya, ini adalah langkah mundur—terutama dari sisi akuntabilitas dan relevansi kebutuhan. Laptop jenis Chromebook, yang mengandalkan sistem cloud dan koneksi internet, tidak pernah benar-benar cocok untuk sebagian besar sekolah di pelosok Indonesia.
Yang muncul kemudian justru dugaan penggelembungan harga, pengadaan yang tidak transparan, dan indikasi korupsi berjamaah. Tak ada satu pun tersangka yang diumumkan sejauh ini, namun Kejaksaan telah menyita sejumlah barang bukti dari dua apartemen milik seorang pejabat aktif di Kemendikbudristek. Satu apartemen bahkan disebut menjadi lokasi ditemukannya jejak transaksi tunai bernilai fantastis.
Ini bukan korupsi recehan. Ini korupsi raksasa. Modusnya bukan lagi sekadar markup, tapi dugaan pemufakatan jahat lintas lini. Proyek ini terindikasi sebagai operasi yang sejak awal memang ditujukan untuk mengeruk uang negara dengan dalih modernisasi.
Mereka yang merancang proyek ini tahu betul soal keterbatasan internet di Indonesia. Tapi proyek tetap dijalankan. Bukan karena teknologi yang dibutuhkan, melainkan karena ada celah untuk diakali. Anak-anak didik dijadikan tameng moral, guru dijadikan alat legitimasi, dan label “digitalisasi” dijadikan topeng pengurasan APBN.
Gambaran besarnya sungguh menyakitkan: Di saat sebagian besar sekolah masih kekurangan ruang kelas dan buku pelajaran, Rp 9,9 triliun justru dibakar untuk perangkat yang tak bisa digunakan. Apa ini bukan bentuk kejahatan luar biasa?
Kasus Chromebook bukan sekadar soal proyek gagal. Ini adalah potret menyedihkan dari bagaimana niat baik bisa dimanipulasi menjadi ladang korupsi. Jika Kejaksaan serius, mereka harus menelusuri alur anggaran ini dari hulu ke hilir. Siapa pengusung kebijakan? Siapa vendor pemenang tender? Siapa penentu spesifikasi?
Publik menanti tersangka. Tapi lebih dari itu, publik menuntut reformasi sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian-kementerian strategis. Tanpa perubahan mendasar, kasus Chromebook hanya akan jadi satu dari sekian banyak skandal yang lenyap tanpa pelajaran berarti.
Rp 9,9 triliun yang semestinya mencerdaskan anak bangsa, kini justru mencerminkan kebobrokan moral elite birokrasi. Dalam tragedi Chromebook, yang tertinggal hanyalah pertanyaan besar: Apakah pendidikan kita benar-benar untuk rakyat, atau hanya alat memperkaya para tikus kantor?
