Jakarta, FusilatNews 20 Februari 2025 — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memulai hari pertama masa jabatannya dengan tindakan tegas. Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025), Dedi langsung menonaktifkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Depok. Langkah ini diambil karena sekolah tersebut mengadakan kegiatan karyawisata (study tour) yang melanggar surat edaran gubernur yang melarang siswa bepergian ke luar provinsi.
“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” ujar Dedi setelah pelantikan.
Selain menyoroti masalah study tour, Dedi juga berkomitmen untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah. Ia telah memerintahkan inspektur untuk memeriksa sekolah-sekolah yang diduga melakukan pungutan di luar ketentuan.
“Ini salah satu bagian yang akan kita benahi. Dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” tegasnya.
Dedi menekankan pentingnya pembenahan manajemen pendidikan di Provinsi Jawa Barat, terutama terkait isu Program Indonesia Pintar (PIP), pungutan, dan study tour yang meresahkan masyarakat.
Sebelum dilantik, Dedi telah mengkritisi kegiatan study tour yang membebani siswa dengan biaya tinggi. Ia menyoroti kasus di SMAN 6 Depok yang membebankan biaya antara Rp 3,5 juta hingga Rp 5,5 juta per siswa untuk perjalanan ke luar provinsi. Menurutnya, lebih baik siswa belajar di lingkungan sekitar daripada melakukan perjalanan jauh yang lebih mirip piknik daripada kegiatan edukatif.
“Kalau kita mau fokus pada kalimat study tour, maka sebenarnya gampang, sampah di Depok menjadi masalah besar. Itu bisa menjadi rangkaian studi di mana anak-anak di jurusan biologi atau jurusan IPA bisa menggunakan metodologi bakteri pengurai sampah,” tulis Dedi di akun Instagramnya lima hari lalu.
Dedi menilai bahwa perjalanan ke Yogyakarta, Bali, atau daerah lain yang jauh lebih cocok disebut sebagai piknik. Ia menyarankan agar kegiatan semacam itu dilakukan oleh keluarga masing-masing jika mampu, dan tidak perlu diformalkan oleh sekolah.
“Nggak usah deh study tour-nya, gunakan uangnya untuk kepentingan yang lain,” pungkasnya.
Langkah tegas Dedi Mulyadi ini diharapkan dapat menjadi awal dari perbaikan sistem pendidikan di Jawa Barat, khususnya dalam hal pengelolaan kegiatan sekolah dan penghapusan praktik pungli.
