Fusilatnews – Langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mendatangkan lima tenaga ahli dari China untuk membantu pencarian korban banjir bandang sebetulnya bukan masalah pada dirinya; justru keputusan itu memperlihatkan sesuatu yang lebih fundamental: kekosongan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana yang berulang.
Para ahli dari China datang dengan perangkat pendeteksi jenazah di bawah tumpukan lumpur—teknologi yang sayangnya tidak dimiliki tim SAR daerah maupun provinsi. Aceh, yang saban tahun berhadapan dengan curah hujan ekstrem, banjir luapan, dan tanah longsor, tak pernah menyiapkan perangkat setara. Ketika korban mulai tertimbun dan waktu menjadi musuh, kita baru menyadari betapa tipisnya kesiapsiagaan yang selama ini dibanggakan.
Kontras itu tampak semakin gamblang ketika publik mendapat kabar bahwa seorang bupati dari wilayah terdampak justru berangkat umrah di tengah puncak bencana. Kepergian itu bukan sekadar ketidakhadiran fisik; ia adalah tanda bahwa sense of crisis belum benar-benar menjadi bagian dari kultur birokrasi. Di saat ribuan warga mengungsi, sebagian tanpa tenda dan air bersih, pemimpinnya justru memilih perjalanan spiritual. Ini bukan soal ibadah—melainkan soal prioritas.
Teknologi Asing dan Absenya Kepemimpinan
Kedatangan tim China dalam situasi genting jelas membantu. Namun kehadiran mereka sekaligus menimbulkan pertanyaan yang lebih menyakitkan:
mengapa provinsi dengan sejarah bencana sepanjang dua dekade terakhir tidak membangun kapasitas teknis yang memadai?
Mengapa Aceh, yang memiliki BRR, BNPB, dan pengalaman panjang pasca-tsunami, tetap harus mengandalkan alat pendeteksi jenazah dari luar negeri?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan saat kita melihat angka-angka:
349 meninggal, 92 hilang, dan lebih dari 775 ribu jiwa terdampak.
Bencana sebesar ini bukan semata akibat curah hujan; ia adalah akumulasi dari minimnya mitigasi, tata ruang yang rapuh, dan kesiapan institusional yang tertinggal.
Pada saat yang sama, absennya seorang bupati di tengah kedaruratan memperlihatkan ketimpangan kepemimpinan di tingkat lokal. Sementara tim SAR berjibaku di lumpur setinggi pinggang, sebagian pejabat justru keluar dari orbit tanggung jawabnya. Ini mengirim pesan keliru: bahwa jabatan dapat ditinggalkan pada saat publik sedang menghadapi ancaman terbesar.
Krisis yang Lebih Dalam dari Lumpur
Banjir bandang bisa surut. Lumpur bisa dibersihkan. Tetapi jurang antara ekspektasi publik dan kualitas kepemimpinan jauh lebih sulit ditutup.
Aceh tidak kekurangan pengalaman menghadapi bencana. Yang kurang adalah:
investasi serius pada teknologi dan kapasitas lokal,
komando yang solid dalam kondisi darurat,
serta kehadiran pejabat yang memahami bahwa krisis adalah ujian integritas, bukan sekadar agenda protokoler.
Kedatangan tim China mungkin membantu menemukan korban yang tertimbun lumpur. Namun untuk menemukan kembali kepercayaan publik yang ikut hilang, Aceh membutuhkan lebih dari sekadar alat canggih. Ia memerlukan pemimpin yang hadir, sistem yang siap, dan kapasitas yang dibangun, bukan dipinjam.
