Awal masa jabatan Gubernur Jakarta yang baru, Pramono Anung, seakan membawa bayangan kegamangan, meski belum sepenuhnya terbukti. Namun, situasi ini bisa dipahami mengingat tantangan yang dihadapinya cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa janji-janji kampanyenya, yang telah ia gaungkan kepada masyarakat Jakarta, dapat terealisasi dalam kebijakan nyata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Hal pertama yang harus dilakukan Gubernur Pramono adalah memastikan semua program kerjanya sudah terakomodasi dalam APBD 2025. Program-program tersebut harus menjadi cerminan dari visi dan misi yang ia usung saat kampanye. Namun, ada persoalan mendasar di sini: APBD 2025 telah disusun oleh rezim Penjabat (Pj) Gubernur sebelumnya pada Agustus 2024. Dengan demikian, Pramono tidak hanya dihadapkan pada tantangan implementasi, tetapi juga revisi besar terhadap APBD agar selaras dengan janji-janji politiknya.
Revisi APBD sebagai Prioritas Utama
APBD adalah dokumen strategis yang menentukan arah pembangunan Jakarta. Jika dokumen ini tidak sesuai dengan visi dan misi gubernur terpilih, maka revisi adalah langkah yang tidak terelakkan. Dalam konteks ini, Gubernur Pramono harus segera membentuk tim ahli untuk mengevaluasi dan mengubah APBD 2025 agar benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Jakarta dan janji-janji politik yang ia sampaikan. Revisi ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan inklusif, di mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan.
Jangan Gamang, Fokus pada Program Sendiri
Sebagai pemimpin baru, Gubernur Pramono tidak seharusnya bergantung pada pandangan para mantan gubernur Jakarta. Meski mendengar pandangan mereka bisa menjadi masukan yang bermanfaat, tidak semua pendekatan dan visi gubernur terdahulu relevan dengan kebutuhan dan tantangan Jakarta saat ini. Sebagai contoh, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga mantan Gubernur Jakarta, menyatakan bahwa ia terbuka untuk memberikan masukan. Namun, ia juga menegaskan bahwa setiap gubernur memiliki pendekatan yang berbeda, sehingga keberhasilan seorang gubernur tidak bisa hanya didasarkan pada pandangan dari pendahulunya.
Pramono harus menegaskan identitas dan arah kebijakan yang ia miliki, bukan justru mempertanyakan relevansi kebijakan sebelumnya yang tidak sesuai dengan visi dan misinya. Fokus pada janji kampanye dan keberlanjutan program kerja yang relevan menjadi kunci agar ia tidak terjebak dalam warisan kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan aspirasi warga Jakarta.
Transparansi dan Profesionalisme Tim Transisi
Pembentukan tim transisi yang profesional adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Dengan biaya yang berasal dari dana pribadi, langkah ini menunjukkan komitmen Pramono untuk menghindari beban anggaran daerah sejak awal. Namun, profesionalisme ini harus dibuktikan dengan hasil nyata, terutama dalam memastikan bahwa APBD dan kebijakan awal pemerintahannya berjalan efektif.
Selain itu, tim transisi harus menjadi jembatan antara masyarakat, pemangku kepentingan, dan gubernur baru. Tim ini perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan warga Jakarta secara menyeluruh, bukan hanya agenda politik tertentu.
Menuju Pemerintahan yang Kokoh dan Berdaya
Awal pemerintahan sering kali menjadi masa krusial bagi seorang pemimpin untuk membuktikan kompetensinya. Gubernur Pramono memiliki peluang besar untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang tidak hanya visioner, tetapi juga pragmatis dalam mengambil keputusan. Revisi APBD, fokus pada janji politik, dan pendekatan transparan menjadi langkah awal yang wajib ia lakukan.
Jakarta adalah kota dengan dinamika yang kompleks, namun jika Pramono mampu mengatasi gamang di awal pemerintahannya dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat, ia tidak hanya akan dikenang sebagai gubernur yang sukses, tetapi juga sebagai pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan warganya.
