Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaPengalaman panen raya padi pada pertengahan 2025 layak dicermati lebih dalam. Salah satu pelajaran penting adalah kewalahan Perum Bulog dalam penyediaan gudang penyimpanan gabah dan beras akibat tingginya realisasi penyerapan. Situasi ini sejatinya tidak perlu terjadi, bila merujuk pada pernyataan resmi manajemen Bulog sendiri mengenai kesiapan infrastruktur pergudangan.
Bulog menyatakan kapasitas gudang saat ini mampu menampung hasil penyerapan panen raya. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, menyebut total kapasitas gudang mencapai 4,3 juta ton untuk beras dan jagung, dengan alokasi 3,8 juta ton khusus untuk beras. Dari kapasitas tersebut, sekitar 2 juta ton telah terisi stok beras carry over dari tahun sebelumnya, sehingga ruang tersisa berkisar 1,8 juta ton. Bila kapasitas tidak mencukupi, Bulog menyiapkan opsi penambahan gudang melalui skema sewa kerja sama dengan pihak lain. Saat ini Bulog memiliki lebih dari 1.500 unit gudang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Memasuki 2026, Bulog ditugaskan menyerap produksi padi dalam negeri sebanyak 4 juta ton setara beras, dengan target penyerapan lebih dari 2 juta ton pada puncak panen raya Februari–April 2026. Di atas kertas, strategi telah disusun. Namun pertanyaan mendasarnya: mengapa persepsi publik justru menunjukkan Bulog kerap kedodoran saat panen tiba?
Pengalaman panen raya tahun lalu memperlihatkan Bulog harus berpacu mencari gudang sewaan karena kapasitas yang ada tidak mampu menampung derasnya hasil serapan. Fakta ini menimbulkan kesenjangan antara perencanaan di atas dokumen dengan realitas di lapangan. Di sinilah letak persoalan yang patut dikritisi lebih jauh.
Menariknya, situasi tersebut bahkan mendorong Presiden Prabowo turun tangan langsung. Pemerintah mengambil langkah cepat dengan merencanakan pembangunan sekitar 25 ribu gudang alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk penyimpanan gabah, beras, jagung, maupun komoditas pangan lainnya. Sebuah sinyal bahwa persoalan pergudangan bukan isu teknis biasa, melainkan simpul strategis ketahanan pangan nasional.
Sejatinya, Bulog telah menyiapkan sejumlah langkah menghadapi panen raya, antara lain:
- Kapasitas gudang, yang dinilai memadai namun tetap membuka opsi penambahan gudang sewa.
- Penyerapan gabah, dengan target menyerap 750–800 ribu ton GKP setara beras menjelang puncak panen.
- Harga pembelian, dengan HPP gabah ditetapkan Rp 6.500 per kilogram dan jagung Rp 5.500 per kilogram.
- Kerja sama operasional, dengan mitra penggilingan padi dan instansi daerah untuk memperlancar serapan.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Stok beras yang terlalu besar berpotensi menurunkan mutu, meningkatkan biaya bunga pembiayaan, dan membuat gudang penuh. Idealnya, stok akhir tahun Bulog berada pada kisaran 1,5–1,8 juta ton agar rantai pasok tetap sehat.
Selain itu, Bulog harus memastikan penyerapan gabah petani berlangsung cepat dan kompetitif agar petani tidak terpaksa menjual ke tengkulak. Di sisi lain, distribusi logistik perlu diperkuat agar stok yang tersimpan dapat segera dialirkan ke wilayah konsumsi melalui jaringan distribusi yang efisien, termasuk kerja sama dengan PT Pos Indonesia.
Dari sisi sarana, Bulog juga telah memiliki fasilitas sentra penggilingan padi berkapasitas 120 ton per hari. Kerja sama dengan pemerintah daerah serta PERPADI terus diperkuat untuk menjamin kelancaran serapan di tingkat lapangan.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan lima strategi utama menghadapi panen raya 2026. Pertama, Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga. Kedua, penyerapan hasil panen oleh Bulog sesuai HPP guna melindungi harga gabah petani. Ketiga, penyaluran bantuan pangan ke wilayah rentan. Keempat, pengaturan pola intervensi stabilisasi pangan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Kelima, kenaikan HAP jagung guna meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.
Pada akhirnya, panen raya bukan semata soal produksi yang melimpah, melainkan juga soal kesiapan sistem menyerap, menyimpan, dan mendistribusikan hasilnya. Jika persoalan pergudangan kembali terulang, maka problemnya bukan pada petani, melainkan pada manajemen logistik negara.
Panen melimpah seharusnya menjadi berkah. Namun tanpa kesiapan gudang dan tata kelola yang presisi, berkah itu bisa berubah menjadi beban. Di titik inilah kesiapan Bulog benar-benar diuji.
(Penulis: Anggota Dewan Pakar DPN HKTI)
