Presiden Jokowi dituding tak paham etika lantaran menggunakan Fasilitas Istana untuk kepentingan politik praktis memenangkan bakal calon presiden tertentu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memahami etika lantaran mengumpulkan enam ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/) malam. Pertemuan sarat kepentingan politik praktis, terkait Pemilu dan Pilpres 2024.
Pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan istana negara untuk kepentingan politik praktis,”
Jokowi mengorbankan wibawa kepala negara lantaran menggunakan kekuasaan untuk kepentingan golongannya sendiri,.
Apalagi, pertemuan itu dilakukan pasca resminya Ganjar Pranowo diusung oleh PDI-P sebagai calon presiden (capres) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga telah deklarasi sebagai capres.
Pertemuan selasa Malam dinilai menunjukkan sifat penguasa yang ada di balik Jokowi. “Ia (Jokowi) menempatkan diri bukan sebagai kepala negara, melainkan sebagai penguasa yang memposisikan diri sebagai kelas pengatur.
Sementara partai politik dia posisikan sebagai kelas kedua sekaligus kelas tertindas,”
Jokowi satu sisi menunjukkan atribut sederhana, sisi lain ia penguasa yang tidak pedulikan sisi etis dan wibawa,
Presiden Jokowi mengumpulkan enam Ketum partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara, Selasa malam. Enam Ketum parpol koalisi hadir. Satu Ketum partai politik koalisi, yaitu Surya Paloh, tidak hadir.
Partai Nasdem menyebutkan bahwa Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan. Selain itu, Surya Ploh juga disebut tengah berada di luar negeri.
Sementara itu, sejumlah Ketum parpol yang hadir mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan politik praktis dalam pertemuan itu. Salah satu yang diduga dibahas dalam pertemuan adalah wacana koalisi besar.
“Kita tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden terkait juga dengan tantangan middle income trap,” kata Airlangga usai pertemuan, Selasa.
