Fusilatnews – Rp 975 juta. Dalam angka itu terkandung lebih dari sekadar ongkos perjalanan. Ia bisa membeli rumah tipe 72 di pinggiran ibu kota, menyekolahkan dua anak ke Jerman hingga lulus master, atau cukup untuk tiga kali umrah dalam setahun. Tapi angka itu menjadi sia-sia ketika visa furoda, jalur haji non-kuota yang biasa diakses para jemaah superkaya, tidak kunjung terbit dari Kerajaan Arab Saudi.
Inilah kisah para jemaah yang telah membayar harga fantastis demi jalur bypass ke Tanah Suci, namun kandas di loket langit yang tak memberi konfirmasi. Tak ada penolakan resmi. Tak ada alasan formal. Hanya senyap yang menjelma jadi ketidakpastian. Visa tak kunjung keluar. Tiket ke surga pun gagal cetak.
Haji furoda bukan tiket konser. Ia bukan akses eksklusif yang bisa dibeli dengan saldo rekening. Ia bukan kelas VIP yang otomatis membuka pintu langit hanya karena kurs mata uang mengizinkan. Tapi dalam praktiknya, sebagian masyarakat kita, terutama kalangan berada, telah menjadikan ibadah ini sebagai simbol status sosial. Semacam spiritualitas bermerek. Semakin mahal, semakin prestisius. Seolah dekat dengan Ka’bah berarti lebih dekat dengan Tuhan.
Logika inilah yang kini ditertawakan kenyataan. Tahun ini, ratusan jemaah furoda batal berangkat. Bukan karena kurang syarat, tapi karena urusan yang sepenuhnya di luar jangkauan: kehendak politik, perubahan sistem visa, atau—jika boleh sedikit puitis—keputusan Tuhan. Dalam statistik, angka ini memang kecil. Tapi dalam pelajaran moral, ini adalah kejadian yang besar.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penutupan visa bukan disebabkan kesalahan prosedur dalam negeri. Negara lain pun mengalami hal serupa. Maka lengkaplah ironi: para peziarah berduit dari seluruh dunia ditolak bersama-sama, dalam sebuah momentum yang seolah menyuarakan satu pesan: bahwa panggilan haji adalah hak prerogatif langit, bukan hasil transaksi bumi.
Esai ini tidak hendak menertawakan penderitaan para jemaah yang telah berharap dan bersiap. Tidak pula ingin menggampangkan kekecewaan yang mereka rasakan. Tapi perlu ada ruang untuk refleksi kolektif: apakah kita masih melihat ibadah sebagai penghambaan, atau sudah menjadikannya bagian dari kemewahan gaya hidup? Apakah kita benar-benar memahami bahwa rukun Islam kelima ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan ujian batin yang tak bisa diselesaikan dengan angka nominal?
Di tengah berita pembatalan itu, mencuat pula cerita lain. Tentang seorang penjual es tebu bernama Dullah, yang selama 17 tahun menabung dari hasil jualannya di pasar. Ia berangkat lewat kuota reguler. Sandalnya swallow, kopernya pinjaman, tapi air matanya tulus. Ia tak mengenal istilah “jalur mujamalah”, apalagi travel premium. Tapi justru ia yang diizinkan menjejakkan kaki di padang Arafah.
Ada hikmah yang bisa ditarik dari dua potret ini. Bahwa dalam urusan ibadah, niat dan keikhlasan masih lebih menentukan daripada privilege dan kemewahan. Bahwa panggilan Tuhan datang tak selalu ke mereka yang paling siap secara logistik, tetapi justru kepada mereka yang paling pasrah secara hati.
Haji furoda bukan tiket konser. Ia bukan Coldplay atau Taylor Swift yang bisa kita sambangi dengan uang dan euforia. Ia adalah panggilan, bukan pembelian. Ia adalah kehendak, bukan transaksi. Dan ketika panggilan itu belum tiba, tak ada koper Samsonite, visa elektronik, atau uang tunai yang bisa mengubah keputusan langit.
Semoga tahun depan para jemaah yang kecewa hari ini tak hanya bersiap dengan uang dan rencana, tapi juga dengan kerendahan hati. Sebab surga, pada akhirnya, tidak pernah bisa dicicil.
