Fusilantnews – Dalam setiap rezim, institusi kepolisian selalu menjadi sorotan. Bukan hanya karena perannya yang strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga karena ia sering kali menjadi cermin bagaimana wajah kekuasaan dipraktikkan di lapangan. Di era pemerintahan yang sebentar lagi dipimpin Prabowo Subianto, keberadaan Kapolri akan menjadi salah satu ujian awal: apakah kepemimpinan baru ini berani melakukan perubahan mendasar, atau sekadar melanjutkan pola lama yang penuh kompromi.
Publik sudah terlalu kenyang menyaksikan berbagai kontroversi di tubuh kepolisian. Dari kasus besar yang meruntuhkan wibawa institusi, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik penegakan hukum yang diskriminatif—semuanya memperlihatkan betapa kepolisian hari ini lebih sering menjadi beban ketimbang teladan. Di titik ini, pertanyaan mendesak muncul: apakah Prabowo akan menutup mata, ataukah ia akan mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolri sebagai simbol awal keberpihakan pada rakyat?
Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa pandai seorang pemimpin mengikuti arus, melainkan dari keberaniannya menciptakan arus baru. Ada pepatah Inggris yang tepat untuk menggambarkan situasi ini: “even the dead fish can go with the flow.” Ikan mati pun bisa terbawa arus, tetapi hanya pemimpin sejati yang mampu melawan arus ketika arus itu membawa bangsa ke jurang kehancuran moral dan hukum.
Mencopot Kapolri bukanlah sekadar pergantian orang, melainkan momentum untuk menunjukkan arah baru. Bahwa Polri tidak boleh menjadi instrumen politik, tidak boleh menjadi “tangan kotor” kekuasaan, dan tidak boleh lagi dipersepsikan sebagai lembaga yang hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Prabowo, dengan segala janji restorasi dan perubahan yang kerap ia ucapkan, harus membuktikan bahwa ia berani memutus rantai kelemahan ini.
Dorongan untuk mencopot Kapolri adalah dorongan untuk membersihkan rumah sendiri sebelum berbicara tentang kejayaan bangsa. Tanpa langkah awal ini, segala narasi besar tentang kedaulatan, tentang martabat bangsa, dan tentang keadilan sosial hanya akan menjadi retorika kosong. Dan rakyat, sebagaimana sejarah selalu mencatat, tidak akan pernah menghormati pemimpin yang sekadar pandai mengikuti arus, apalagi jika arus itu busuk.
Kini bola ada di tangan Prabowo. Apakah ia akan membiarkan dirinya menjadi “ikan mati” yang ikut hanyut, ataukah ia akan menjadi pemimpin yang menyalakan harapan dengan langkah berani: mencopot Kapolri sebagai simbol awal reformasi penegakan hukum di negeri ini?
