Oleh: Entang Sastraatmadja – (Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
Oleh: Entang Sastraatmadja – (Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)Fenomena lonjakan harga beras saat ini bukan sekadar naik—tapi melesat dan mencemaskan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Januari 2025, harga beras premium di penggilingan naik 0,82 persen. Sekilas tampak kecil, namun dampaknya sangat besar bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Di pasar, harga terus merangkak naik, melewati batas kewajaran, bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan harga beras tak terkendali.
Pertama, lemahnya pengendalian distribusi. Bulog terlambat menyerap panen petani, sementara cadangan beras pemerintah (CBP) tak cukup kuat meredam gejolak harga di pasar.
Kedua, peran tengkulak dan spekulan. Mereka memanfaatkan celah untuk meraup keuntungan, membeli gabah dari petani dengan harga murah dan menjual kembali dengan harga tinggi. Mekanisme pasar seperti ini tidak berpihak pada keadilan.
Ketiga, kebijakan penghentian impor. Meski niatnya mulia untuk menggenjot produksi dalam negeri, pelaksanaannya tanpa kesiapan yang matang justru menciptakan kelangkaan dan memukul daya beli masyarakat.
Keempat, permainan pedagang besar. Penimbunan stok dan pengaturan harga oleh segelintir penguasa pasar memperparah kondisi. Pasar kehilangan transparansi, dan rakyat kehilangan kepercayaan.
Kelima, distribusi yang tidak efektif. Stok boleh ada, tapi kalau distribusinya tersendat, kelaparan bisa tetap terjadi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap karung beras benar-benar sampai ke meja makan rakyat.
Harga rata-rata beras eceran kini tembus Rp14.668 per kilogram. Bukan sekadar angka, ini adalah beban nyata bagi jutaan keluarga. Kenaikan ini menggerus daya beli, memunculkan tekanan ekonomi di tingkat rumah tangga, serta memperbesar risiko kelaparan tersembunyi.
Kondisi ini bisa memantik reaksi sosial. Ketika perut kosong, suara protes bisa berubah menjadi amarah. Stabilitas sosial dan politik ikut terancam. Ironisnya, di balik naiknya harga beras, petani pun tidak serta-merta diuntungkan. Biaya produksi yang melambung membuat margin keuntungan mereka justru tergerus.
Jika dibiarkan, lonjakan harga beras ini dapat menjadi bom waktu bagi krisis sosial-ekonomi. Pemerintah tak bisa terus bersikap reaktif. Diperlukan langkah strategis dan terencana. Apa saja?
- Meningkatkan produktivitas pertanian. Dukungan teknologi, benih unggul, dan pendampingan petani mutlak dibutuhkan agar hasil panen meningkat dan efisien.
- Diversifikasi pangan. Jangan bergantung pada beras semata. Produksi pangan alternatif seperti jagung, singkong, dan sagu harus digalakkan agar ketahanan pangan lebih fleksibel.
- Subsidi tepat sasaran. Subsidi pupuk, benih, dan harga beras harus menyentuh petani dan masyarakat kecil, bukan bocor di tengah jalan.
- Transparansi pasar dan regulasi harga. Informasi harga harus terbuka, pengawasan diperketat. Spekulan harus diberantas, bukan dipelihara.
- Perkuat Bulog. Bulog harus diberi kapasitas dan kewenangan yang cukup untuk menyerap gabah petani, mengelola stok, dan menstabilkan harga nasional.
- Tingkatkan cadangan pangan nasional. Pemerintah harus menambah dan mengelola cadangan pangan, terutama menjelang momen-momen krusial seperti Ramadhan dan tahun ajaran baru.
- Operasi pasar dan pengawasan distribusi. Lakukan operasi pasar secara intensif. Perketat pengawasan distribusi agar tidak ada permainan kartel, dan distribusi tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Beras adalah napas pangan rakyat. Ketika harga beras melonjak, itu bukan semata urusan ekonomi, tapi menyangkut keadilan, kepemimpinan, dan keberpihakan negara pada rakyatnya. Sudah saatnya pemerintah tidak hanya bicara stabilisasi, tapi bertindak konkret dan tangkas.
Semoga ini menjadi perhatian dan pencermatan bersama, sebelum nasi benar-benar menjadi bubur.
