Jakarta, Fusilatnews.– – PDI Perjuangan menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas kebijakan presiden di akhir masa jabatan Joko Widodo (Jokowi). Menurut PDIP, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan hanya meminta maaf.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, di Lenteng Agung, Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2027).
Hasto menegaskan bahwa kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan sekadar permintaan maaf.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan permohonan maafnya saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024). Jokowi memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan.
“Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi.
Jokowi menyebut dirinya tidak sempurna dan menyadari bahwa tidak bisa memenuhi harapan semua pihak.
“Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT,” ujarnya.
