Oleh: Malika Dwi Ana
10 Maret 2026
Oleh: Malika Dwi AnaSejarah Indonesia seolah berulang dengan ironi yang paling menyakitkan. Prabowo Subianto—presiden yang dulu mengkritik ketergantungan asing dalam buku Paradoks Indonesia—kini menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Donald Trump pada 19 Februari 2026. Kesepakatan ini bukan kemenangan diplomasi, melainkan penyerahan total di bawah tekanan ekonomi yang sangat familiar: penguatan dolar AS, ancaman rupiah anjlok, kebangkrutan konglomerat, kekacauan ekonomi, dan potensi chaos politik yang bisa menggoyang kedudukannya.
Bayangkan skenario yang nyaris identik dengan 1998. Saat itu, Michel Camdessus (Direktur Pelaksana IMF) memegang kunci bantuan US$43 miliar untuk menyelamatkan rupiah yang terjun bebas dari Rp2.500 menjadi Rp16.000 per dolar. Soeharto “menyerah” pada paket reformasi IMF—penutupan bank, kenaikan suku bunga ekstrem, pemotongan subsidi—tapi akhirnya reformasi itu memicu kerusuhan Mei 1998 dan pengunduran dirinya. Prabowo, yang tumbuh di lingkungan kekuasaan era itu, pasti paham betul: ancaman ekonomi dari superpower bukan main-main. Trump, dengan gaya “America First” yang arogan, mengancam tarif ekspor Indonesia naik hingga 32%. Dampaknya bisa sama: rupiah anjlok, impor mahal, inflasi meledak, konglomerat lokal (terutama yang bergantung ekspor ke AS) bangkrut massal, demo jalanan membara, sayap kanan radikal dan kiri anti-kapitalis masuk arena, negara chaos total.
Prabowo takut mengalami nasib serupa. Maka ART buru-buru diteken di bawah bayang-bayang itu. Indonesia menggadaikan kedaulatan dengan harga yang sangat murah:
– Impor energi AS senilai US$15 miliar per tahun (LPG, minyak mentah, BBM)—padahal produksi domestik (Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips) masih ada.
– Perpanjangan kontrak Freeport-McMoRan hingga tahun 2061 (dari tahun 2041).
– Negosiasi bagi hasil ExxonMobil lebih “ramah investor” (mendekati 55-45 dari semula 85-15).
– Transfer data lintas batas bebas hambatan, moratorium pajak digital, kompromi regulasi halal, dan pembatasan produksi smelter nikel/tembaga agar tidak mengganggu kepentingan AS.
Semua itu demi diskon tarif 19% yang bahkan masih kalah kompetitif dibanding Vietnam atau Malaysia. Prabowo lebih memilih terburu-buru “menyerah,” dan beredar narasi spekulatif bahwa ia berhutang atas jabatan presidennya. Ibarat “dahulu dibantu, bayarnya kemudian”—tapi bayarnya menggunakan masa depan anak cucu. Ekonomi mungkin aman jangka pendek (menghindari inflasi akut dan konglomerat tidak bangkrut), namun jangka panjangnya: ketergantungan energi meningkat, petani lokal mati pelan-pelan, kedaulatan data hilang, dan pintu chaos terbuka lebar jika AS atau China memainkan kartu mereka lagi.
Apa yang tersirat? Tekanan ekonomi dari superpower bukan lagi ancaman kosong—itu senjata ampuh untuk memaksa negara berkembang tunduk tanpa perlu tembakan dan kekuatan militer. Krisis 1998 sudah membuktikan: Soeharto “menyerah” demi bantuan IMF, tapi akhirnya reformasi datang dan dia pun mengundurkan diri. Prabowo tampaknya mengulangi pola yang sama: takut rupiah anjlok, takut kedudukannya goyah, takut konglomerat jatuh miskin, dan takut chaos seperti 1998. Maka ia memilih “bayar ijon” dengan menyerahkan substansi kedaulatan demi stabilitas sementara.
Ini bukan diplomasi cerdas—ini capitulation murahan. Prabowo yang dulu mengkritik sistem ketergantungan asing, sekarang justru memperdalam sistem itu dengan cara paling brutal. Jika benar takut kekuasaannya goyah seperti Soeharto, kenapa tidak membangun kemandirian terlebih dulu daripada menjual murah aset strategis? Atau jangan-jangan ancaman itu hanya alasan untuk menutupi ijon politik dan komisi elite?
Pertanggungjawaban pemimpin sekarang? Mungkin hanya senyum di foto jabat tangan, sambil berharap chaos tidak datang sebelum masa jabatan habis. Tapi sejarah 1998 mengajarkan satu hal: tekanan ekonomi asing itu bukanlah akhir, melainkan awal dari kehancuran yang lebih besar. Prabowo, takut di-Soeharto-kan kah? Atau takut di-98-kan kah?
Malika Dwi Ana
10 Maret 2026
