Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah Ibu Negara sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum apa pun. Tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang menyebut jabatan atau peran resmi bernama Ibu Negara. Istilah itu lahir semata-mata dari kebiasaan sosial dan tradisi politik yang meniru sistem negara lain, terutama Amerika Serikat, di mana istri presiden dikenal dengan sebutan First Lady.
Namun, logika konstitusi kita sebenarnya sederhana: kepala negara hanya satu, yakni Presiden Republik Indonesia. Karena itu, tidak diperlukan istilah tambahan seperti Ibu Negara yang seolah memberi legitimasi politik atau kedudukan kenegaraan bagi istri presiden. Dalam sistem presidensial Indonesia, kekuasaan negara hanya berada pada lembaga-lembaga yang disebut secara eksplisit dalam UUD 1945. Dan istri presiden bukanlah bagian dari lembaga negara tersebut.
Sebutan Ibu Negara kemudian seringkali menimbulkan tafsir keliru dalam praktik politik dan sosial. Publik seakan menerima bahwa istri presiden memiliki otoritas tertentu di ruang publik, bahkan kadang ikut mempengaruhi kebijakan atau tampil dalam kegiatan kenegaraan secara simbolik. Padahal, kedudukan istri presiden hanyalah sebagai warga negara biasa yang kebetulan menjadi pasangan dari kepala negara. Ia bukan pejabat publik, tidak memiliki tanggung jawab konstitusional, dan tidak boleh diidentikkan dengan simbol kekuasaan negara.
Jika kita menengok ke Amerika Serikat, gelar First Lady pun bukan jabatan resmi negara. Istilah itu hanya sebutan kehormatan yang dilekatkan oleh media dan tradisi politik. Namun, perbedaan pentingnya adalah masyarakat Amerika tidak menempatkan First Lady sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Di Indonesia, sebutan Ibu Negara justru sering diinterpretasikan secara lebih luas, bahkan kadang digunakan untuk memberi panggung politik atau simbol moral dalam ruang publik — sesuatu yang tidak pernah diatur oleh hukum.
Dalam konteks demokrasi modern, penggunaan istilah Ibu Negara juga bisa mengaburkan batas antara kekuasaan pribadi dan kekuasaan negara. Ketika seseorang dianggap memiliki kedudukan simbolik tanpa dasar hukum, hal itu berpotensi menciptakan ruang abu-abu dalam etika politik dan administrasi pemerintahan. Sebab, setiap peran publik seharusnya lahir dari mandat konstitusional, bukan dari hubungan keluarga atau status pernikahan.
Dengan demikian, sudah sepatutnya kita meninjau kembali penggunaan istilah Ibu Negara dalam wacana publik Indonesia. Kita perlu kembali pada asas hukum dan logika konstitusional: kepala negara hanya satu, dan ia bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Adapun istri presiden, seperti halnya keluarga pejabat negara lainnya, tetaplah warga negara biasa yang posisinya setara di hadapan hukum.
Istilah Ibu Negara boleh saja hidup dalam budaya populer atau konteks sosial, tetapi tidak pantas digunakan dalam ruang resmi kenegaraan. Sebab, negara yang demokratis tidak boleh memberi tempat bagi simbol kekuasaan yang tidak diatur oleh hukum. Dalam republik, kekuasaan hanya sah bila bersumber dari konstitusi — bukan dari tradisi, apalagi dari pernikahan.
