*Oleh : Malika Dwi Ana
Konon katanya, judi online (judol) bukan cuma racun bagi dompet rakyat kecil, tapi juga “sahabat setia” para calon presiden (capres) yang haus kekuasaan. Pilpres 2024 telah usai, namun bayang-bayang kelam masih menggantung: benarkah judol menyokong miliaran rupiah untuk kampanye, membuat pemerintah enggan membasminya? Dari mana asalnya? Server di Filipina dan Kamboja, konon jadi “bank cadangan” tak resmi para tim sukses capres. Jika TikTok Live bisa dimatikan seketika saat demo, mengapa judol—dengan transaksi Rp160-350 triliun per tahun—masih bebas berkeliaran di dunia maya?
Bayangkan: sementara rakyat kecil kehilangan tabungan demi “jackpot” palsu, bandar judol dikabarkan cuci uang lewat jet pribadi dan sponsor kampanye. Kasus viral seperti Konsorsium 303 yang mencuat bersama Ferdy Sambo menguak dugaan aliran dana Rp1,3 triliun per tahun untuk mengawal Pilpres 2024, lengkap dengan bagan oknum aparat sebagai kaki tangan. Nama Tony Tomang, tim sukses paslon tertentu, juga terseret—dengan kekayaan Rp19,5 miliar, diduga menghubungkan bandar judol dengan pegawai Kemenkominfo. Ironisnya, mereka yang diberi kuasa memblokir situs justru melindungi aset tertentu. PPATK bahkan mendeteksi aliran dana judol ke Asia Tenggara, tapi alih-alih dikejar, dana itu seolah jadi “investasi politik”.
Lalu, capres mana yang terseret? Gosip paling panas menyeret Anies Baswedan. Jet pribadi VP-CLL yang dipakainya berkampanye ke Sumatera Barat—konon milik bos judol—disebut-sebut gratis. Roy Suryo melempar tuduhan, elit NasDem mengakui fasilitasi. Gratis atau sewa? Jika gratis, Anies jadi “kawan dekat” bandar. Jika sewa, dari mana duitnya? Pencucian uang? Publik pun riuh: “Gila, capres disokong judol?” Di sisi lain, Prabowo mengklaim tahu dalang judol dan berjanji membasminya, tapi ketika Filipina menutup POGO (Philippine Offshore Gaming Operators), WNI yang jadi operator hanya pulang dengan recehan. Ganjar dan kandidat lain? Bungkam seribu bahasa. Sementara itu, Kemenkominfo mengklaim telah memblokir 425 ribu situs judol, tapi seperti melawan zombie, situs-situs itu terus bermunculan, judol bangkit seperti zombie.
Mengapa pemerintah tampak setengah hati? Sederhana saja: karena judol bukan musuh, melainkan “sponsor tak resmi” yang membiayai iklan, jet pribadi, hingga suara pemilih. Rakyat miskin, bahkan ada yang bunuh diri akibat judol, sementara elit kian kaya berkat Pilpres. Ironis, bukan? Mestinya jika serius, Interpol dan satgas khusus seharusnya sudah bergerak sejak 2023—bukan menunggu demo atau Pilpres usai.
Intinya, hubungan mesra judol dan Pilpres terselubung di balik janji-janji manis. Bandar tertawa, capres naik tahta, rakyat menangis merana. Mau bukti? Lihat dompetmu yang kosong melompong, sementara istana baru kinclong.(MDA’s insight)
*Kulon kali, 11102025
