Jakarta, Fusilatnews. – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak melanjutkan sejumlah warisan kebijakan yang ditinggalkan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Heru juga merombak habis sejumlah pejabat di era kepemimpinan Anies.
Heru menjabat Pj Gubernur DKI sejak 17 Oktober lalu. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan pemimpin Jakarta hingga 2024.
Saat awal menjabat, Heru menyatakan ada tiga masalah di Jakarta yang jadi fokus utamanya; banjir, kemacetan, dan tata ruang.
Ia menyebutkan bahwa tiga hal ini diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo sejak jauh hari untuk segera dituntaskan. “Ini adalah tugas kami dan tugas saya, diperintah langsung oleh Presiden,” kata Heru beberapa waktu lalu.
Dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (13/12), berikut sejumlah warisan kebijakan hingga pejabat era Anies yang tak dipakai atau dihapus oleh Heru.
Tak Pakai TGUPP
Sejak awal menjabat, Heru menegaskan tak akan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk membantu pemerintahannya selama dua tahun ke depan.
Di era Anies, keberadaan TGUPP beberapa kali dikritik. DPRD salah satunya beranggapan TGUPP tidak relevan karena menggunakan APBD. Sementara kinerja TGUPP tidak dipertanggungjawabkan ke Dewan sebagai representasi masyarakat. “TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada, mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli,” kata Heru.
Rombak Direksi PT MRT
Heru merombak jajaran direksi MRT Jakarta. Ia menunjuk Direktur Utama MRT baru, yakni Tuhiyat menggantikan Mohamad Aprindy. Aprindy diketahui baru diangkat oleh Anies pada Juli 2022 atau beberapa bulan sebelum lengser.
Heru Budi juga merombak jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta dengan mengangkat Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama. “Pak Tuhiyat ditunjuk sebagai Dirut itu kan tentu beliau dari sejak awal berdirinya MRT sudah paham,” kata Heru Oktober lalu.
Ganti Komisaris PT LRT Jakarta
Di era Heru, eks anggota TGUPP era Anies, Tatak Ujiyati, lengser dari jabatannya sebagai Komisaris LRT Jakarta. Corporate Secretary LRT Jakarta Sheila Indira Maharshi mengatakan sesuai peraturan, pergantian atau pengangkatan komisaris dan direksi anak usaha BUMD harus setelah mendapatkan persetujuan gubernur. “Betul, efektif per Senin (14/11) kemarin, Ibu Tatak tidak lagi menjabat sebagai Komisaris di LRTJ,” kata Sheila November lalu.
Rombak Direksi PT Jakpro
Jajaran direksi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI PT Jakarta Propertindo (JakPro) dirombak di era kepemimpinan Heru. Plt Kepala BPBUMD Fitri Rahadiani menyampaikan pergantian direksi diputuskan melalui RUPS Sirkuler (Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS) yang tertuang dalam Pasal 91 UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Struktur direksi Jakpro yang mengalami perombakan yaitu, Widi merupakan Direktur Utama. Kemudian, Gunung Kartiko Direktur Pengelolaan Aset, Leonardus W. Wasono Mihardjo Direktur SDM dan Umum, serta Muhammad Taufiqurrachman Direktur Keuangan.
Sementara Iwan Takwin yang menjabat Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis, kini menjabat Dirut PT Jakpro. “RUPS menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari jabatan Direktur Perseroan, dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada perseroan yaitu: Widi Amanasto, Gunung Kartiko, Leonardus W. Wasono Mihardjo, Muhammad Taufiqurrachman, Iwan Takwin (kini jadi Dirut),” kata Fitri melalui keterangan tertulis, Senin (28/11).
Ganti Sekda DKI
Heru melakukan mutasi jabatan di era kepemimpinannya. Ia melantik Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menggantikan Marullah Matali.
Marullah kemudian ditempatkan pada posisi baru sebagai Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata. Langkah ini menuai kritik. Namun Heru meminta mutasi jabatan yang dilakukan terhadap Marullah tidak disalahpahami.
“Perlu saya sampaikan di sini bahwa tugas Pak Deputi, dimana nanti beliau akan membantu saya. Jadi jangan disalahpahamkan, bahwa saya membutuhkan Pak Marullah dalam skala yang lebih besar,” kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin (5/12).
Slogan Baru
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengonfirmasi adanya slogan baru ‘Sukses Jakarta Untuk Indonesia’ yang disandingkan dengan logo resmi Pemprov DKI Jakarta. Penggunannya ke depan setelah ada Surat Keputusan Gubernur DKI.
“Terkait dengan slogan ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’, Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk penggunaan slogan tersebut ke depannya,” kata Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Raides Aryanto dalam keterangan tertulis, Senin (12/12).
Pemprov tak menjelaskan detail slogan apa yang digantikan seiring adanya slogan baru itu. Namun di masa Anies Baswedan menjadi gubernur, Jakarta akrab dengan slogan ‘Kota Kolaborasi’.
