Insentif Pajak dari Menteri PUPR bagi Investor China di IKN, Bagaimana Dengan Lainnya?

Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur ditawarkan kepada sejumlah investor China.dengan fasilitas memperoleh insentif pajak

Jakarta – Fusilatnews – Dalam acara penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PT Brantas Abipraya dengan Zhejiang Dafeng Industries di Hangzhou, Cina, Selasa, 26 September 2023 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menawarkan kepada sejumlah investor China pembahasan peluang kerja sama investasi melalui skema kerja sama antara pemerintah dan swasta.

Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur ditawarkan kepada sejumlah investor China.dengan fasilitas memperoleh insentif pajak

“Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara,” dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 26 September 2023.

Basuki menjelaskan, skema pendanaan pembangunan IKN dari APBN hanya mencakup sekitar 20 persen dari total kebutuhan investasi IKN.

Sedangkan sisanya, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi investor lokal dan asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN melalui skema KPBU.

“Investasi di IKN di antaranya untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, pusat kebudayaan dan olahraga, serta perkantoran,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia, kata Basuki, menyediakan berbagai skema investasi untuk para investor dan badan usaha, antara lain Viability Gap Fund (VGF) menggunakan Availability Payment (AP), Project Development Facilities (PDF) untuk semua proyek KPBU di IKN.

Selain itu, ada Pengadaan Badan Usaha melalui Swiss Challenge untuk KPBU Unsolicited, pembiayaan infrastruktur melalui Staples Financing/Standby Lending, serta Clawback Equal Zero untuk Barang Milik Negara (BMN)

“Kami juga memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor pembangunan IKN, seperti tax holiday hingga 30 tahun untuk investasi infrastruktur dan layanan publik pada tahun 2022 hingga 2035, pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah untuk bidang infrastruktur dan bisnis pelayanan publik, serta tarif 0 persen untuk pembelian mesin/peralatan/bahan untuk tujuan investasi domestik dan properti bisnis,” kata Basuki.

Basuki sebelumnya menghadiri penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PT Brantas Abipraya dengan Zhejiang Dafeng Industries di Hangzhou, China, Selasa, 26 September 2023.

Basuki berharap nota kesepahaman itu semakin memperkuat kerja sama antar Indonesia dan China, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, serta menggali kemungkinan peluang investasi yang bermanfaat bagi kedua negara.

Tidak jelas apakah tawaran ini bersifat eksklusif untuk korporasi asal China atau juga berlaku yang lain termasuk investor dalam negeri.