Jakarta, Fusilatnews.com – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto harus transparan dan membuka kepada publik kasus Kombes Anton Setiawan yang diduga terlibat dalam penerimaan aliran dana dari terdakwa AKBP Dalizon dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tahun 2019.
“Pasalnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), uang yang mengalir ke AKBP Dalizon sebesar Rp10 miliar untuk menutup kasus di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin itu diduga mengalir ke Kombes Anton Setiawan sebesar Rp4,75 miliar yang saat itu menjabat Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumsel,” kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam rilisnya, Sabtu (10/9/2022).
“Dari Rp10 miliar itu, Rp 4,75 miliar diberikan terdakwa ke rekannya AS secara bertahap. Kemudian Rp5,25 miliar digunakan terdakwa untuk tambahan membeli rumah senilai Rp1,5 miliar, tukar tambah mobil Rp300 juta, membeli 1 unit mobil sedan Honda Civic Rp400 juta, termasuk tabungan dan deposito rekening istri terdakwa senilai Rp1,4 miliar,” kata Sugeng menirukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Ichwan Siregar dan Asep saat membacakan dakwaan di sidang perdana AKBP Dalizon pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Jumat (9/9/2022).
Bahkan, kata Sugeng, dalam persidangan Rabu (7/9/2022), AKBP Dalizon mengaku menyetor Rp500 juta per bulan ke Kombes Anton Seriawan. “Pengakuan Dalizon ini menjadi viral di media sosial,” cetusnya.
Dalam persidangan kasus gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 sendiri, kata Sugeng, Kombes Anton Setiawan tidak pernah hadir. “Pasalnya, JPU tidak pernah memaksa Kombes Anton Setiawan untuk menjadi saksi di persidangan,” tukas Sugeng.
Namun, dengan terkuaknya aliran dana kepada Kombes Anton Setiawan ini, Sugeng menilai AKBP Dalizon hanya dijadikan korban oleh institusi Polri. “Sementara atasannya yakni Kombes Anton Setiawan dilindungi dan ditutup rapat oleh Bareskrim Polri agar tidak tersentuh hukum. Padahal, dalam kasus tersebut jelas ada persekongkolan jahat yang tidak hanya melibatkan AKBP Dalizon,” paparnya.
“Hal ini sangat jelas terlihat karena penanganan perkara tersebut diambil alih oleh Bareskrim Polri. Artinya, dalam melakukan penyidikan, para penyidik dan pimpinan di Bareskrim tahu kalau nama Kombes Anton Setiawan muncul dalam pemeriksaan. Namun keterlibatannya diabaikan dan tidak dijadikan tersangka,” sesalnya.
Padahal, tegas Sugeng, kalau ditelusuri secara materiil dengan apa yang diungkap dalam dakwaan JPU, terang- benderang ada aliran dana gratifikasi ke Kombes Anton Setiawan. “Benang merah itu sangat terlihat jelas bahwa korupsi yang terjadi bukan hanya melibatkan AKBP Dalizon saja,” terangnya.
“Apakah Bareskrim memang sengaja melindungi koruptor di kandangnya sendiri? Pasalnya, Anton Setiawan setelah dimutasi dari Dirkrimsus Polda Sumsel bertugas di Ditipidter Bareskrim Polri. Anehnya lagi, dalam penanganan kasus AKBP Dalizon tersebut, Bareskrim Polri tidak mengenakan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Akibatnya, Kombes Anton Setiawan menjadi tidak tersentuh oleh kasus aliran uang dari AKBP Dalizon,” lanjutnya.
Padahal, masih kata Sugeng, kalau masyarakat biasa melakukan dugaan tindak pidana, pihak Bareskrim Polri langsung menyematkan pasal TPPU dengan mengorek semua aliran keuangan, termasuk memblokir rekening bank terduga pelaku tindak pidana dan orang-orang yang mendapat aliran dananya. “Kenapa UU TPPU itu tidak diterapkan bagi anggota Polri? Oleh sebab itu, IPW mendesak Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk bersih-bersih. Diawali dengan menuntaskan kasus gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 sampai menyentuh ke atasan dan bawahan AKBP Dalizon,” pintanya.
“Sudah seharusnya pimpinan Polri tidak lagi melindungi anggota Polri yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Hal ini untuk mewujudkan institusi Polri bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,” tandas Sugeng. (F-2)
