Jakarta, FusilatNews – Indonesia Police Watch (IPW) mendukung pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan langkah penegakan hukum yang tegas berdasar hukum tanpa pandang bulu pada kegiatan individu maupun kelompok masyarakat yang menggunakan cara cara paksa, intimidasi serta kekerasan fisik dalam mendesakkan kepentingan dan keinginan pribadi maupun kelompoknya yang mengarah pada praktik premanisme.
Langkah pemerintah itu tercermin dari pernyataan Menkopolkam Budi Gunawan bahwa aksi premanisme yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas) harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.
“Karenanya, aparat penegak hukum tidak boleh kalah dari kelompok preman yang kerap meresahkan masyarakat melalui praktik pemerasan dan pemalakan,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Pernyataan Menkopolkam tersebut, kata Sugeng, harus didukung oleh semua elemen masyarakat, karena tindakan premanisme yang marak dengan segala bentuknya; pungli pada pedagang, pemerasan pada dunia usaha, pelarangan kegiatan usaha secara paksa, penguasaan tanah secara melawan hukum, serta intimidasi, yang tersiar melalui media sosial, harus diberantas agar ketertiban dan keamanan terjaga.
Sugeng juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. membentuk Satgas Anti Premanisme pada jajarannya di seluruh Indonesia.”Tujuannya, tindakan-timdakan premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas harus ditertibkan dan ditindak,” pintanya.
Sehingga, kata Sugeng, adanya pernyataan seperti Hercules selaku Ketua Umum GRIB Jaya yang akan mengirimkan anggotanya menggeruduk Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, karena adanya perbedaan pandangan dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dan juga pernyataan verbal menantang Jenderal Purn Try Sutrisno, Letnan Jenderal Purn Sutiyoso, dan Jenderal Purn Gatot Nurmantyo
memperlihatkan menguatnya kelompok-kelompok ormas yang mengandalkan kekuatan massa untuk mengintimidasi.
$Hal itu tidak bisa dibiarkan oleh Polri lantaran tugas Polri adalah memelihara ketertiban umum dan juga menindak berdasarkan hukum,” cetusnya.
Sekitar sepuluh hari lalu, beredar video di media sosial yang menunjukkan GRIB Jaya Kalimantan Tengah menghentikan operasional sebuah pabrik. Dalam video itu terlihat spanduk yang bertuliskan “Pabrik dan Gudang Ini Dihentikan Operasionalnya oleh DPD GRIB Jaya Kalteng”.
“Kondisi ini membuat Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan marah dan langsung bertindak dengan memerintahkan anggotanya membuat laporan polisi model A untuk melakukan penyelidikan sebagai langkah atau tindakan hukum,” tukasnya.
Langkah Polri tersebut, menurut Sugeng, harus juga dibarengi dengan evaluasi dan pengkajian terhadap kelompok-kelompok ormas yang melakukan praktik-praktik premanisme oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Bila memenuhi syarat untuk dibubarkan berdasarkan UU ormas maka Kemendagri harus bertindak tegas. Pemerintah tidak boleh kalah oleh premanisme yang dibangun oleh ormas,” tandasnya.
