Pasca konflik terbuka antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, peta geopolitik global mengalami pergeseran yang tidak bisa dianggap remeh. Negara-negara non-Barat, terutama di dunia Islam, menjadi incaran baru bagi Iran untuk membangun legitimasi dan jaringan dukungan. Dalam konteks ini, Indonesia menempati posisi yang sangat strategis—bukan hanya sebagai negara Muslim terbesar di dunia, tetapi juga sebagai kekuatan moral dalam diplomasi internasional.
Namun, di tengah peluang itu, muncul paradoks: ketika Iran tetap memandang Indonesia sebagai mitra penting, arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto justru berpotensi menimbulkan kerugian politik di dalam negeri, terutama di kalangan mayoritas umat Islam.
Iran dan Indonesia: Kepentingan yang Bertemu
Bagi Iran, Indonesia bukan sekadar negara sahabat biasa. Ia adalah simbol—representasi dunia Islam moderat yang memiliki pengaruh besar dalam percaturan global. Pasca perang, ketika ekonomi Iran terpukul dan posisinya terisolasi dari Barat, kebutuhan akan mitra seperti Indonesia menjadi semakin mendesak.
Indonesia dipandang sebagai:
- suara moral dunia Islam,
- negara non-blok yang tidak tunduk pada Barat,
- serta jembatan diplomasi ke negara-negara berkembang lainnya.
Dengan kata lain, Iran tidak memusuhi Indonesia—justru sebaliknya, memandang Indonesia sebagai aset strategis yang harus dirangkul.
Prabowo dan Pilihan Geopolitik yang Rumit
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengambil jalur yang berbeda: mencoba bermain di tengah, bahkan membuka ruang kerja sama dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump melalui inisiatif seperti “Board of Peace”.
Secara diplomatik, langkah ini bisa dipahami sebagai strategi:
- menjaga hubungan dengan kekuatan global,
- memperluas peran Indonesia dalam perdamaian dunia,
- dan memperkuat posisi tawar internasional.
Namun, realitas politik domestik tidak selalu sejalan dengan kalkulasi geopolitik.
Keterlibatan Indonesia dalam inisiatif yang diprakarsai Trump memicu kritik dari kelompok-kelompok Islam di dalam negeri, yang menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan konsistensi sikap Indonesia terhadap Palestina dan konflik Timur Tengah .
Erosi Simpati Umat Islam: Risiko yang Nyata
Di sinilah titik krusialnya.
Mayoritas umat Islam di Indonesia secara emosional dan ideologis:
- bersimpati pada perjuangan Palestina,
- kritis terhadap Israel,
- dan cenderung memandang kebijakan Amerika Serikat sebagai tidak adil di Timur Tengah.
Dalam konteks itu, kedekatan—atau bahkan sekadar kesan kedekatan—dengan Trump menjadi masalah serius.
Bahkan sebelum konflik Iran memanas, kebijakan Prabowo yang bersedia terlibat dalam skema perdamaian versi AS sudah menuai resistensi. Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah kelompok Islam menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan aspirasi umat .
Perang Iran kemudian memperbesar resistensi itu.
Akibatnya, muncul persepsi di ruang publik bahwa:
pemerintah terlalu akomodatif terhadap Amerika Serikat, namun tidak cukup tegas dalam membela kepentingan dunia Islam.
Persepsi inilah yang berbahaya dalam politik—karena politik bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal rasa keadilan dan keberpihakan.
Paradoks: Dihargai di Luar, Dipersoalkan di Dalam
Ironinya, ketika Iran justru semakin melihat Indonesia sebagai mitra penting, posisi Prabowo di dalam negeri justru menghadapi tantangan legitimasi di kalangan basis Muslim.
Ini menciptakan paradoks:
- Di luar negeri: Indonesia dianggap penting, strategis, dan potensial sebagai penyeimbang global.
- Di dalam negeri: kebijakan luar negeri justru berisiko dianggap menjauh dari aspirasi umat.
Padahal dalam politik Indonesia, khususnya pasca reformasi, simpati umat Islam adalah salah satu fondasi legitimasi kekuasaan.
Penutup: Politik Luar Negeri dan Harga Politik Domestik
Kasus ini menunjukkan satu hal penting:
bahwa politik luar negeri tidak pernah benar-benar “di luar negeri”.
Keputusan untuk mendekat ke satu kekuatan global selalu memiliki konsekuensi di dalam negeri. Dalam konteks ini, langkah Prabowo Subianto yang membuka ruang dengan Donald Trump mungkin rasional secara strategis, tetapi tidak sepenuhnya sensitif terhadap dinamika psikologis dan ideologis umat Islam Indonesia.
Sementara itu, Iran tetap konsisten melihat Indonesia sebagai mitra penting—bukan karena kesamaan ideologi, tetapi karena nilai strategisnya.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih dalam:
Apakah Indonesia akan terus memainkan peran sebagai penyeimbang global,
atau justru terjebak dalam dilema antara kepentingan geopolitik dan tekanan domestik?
Di situlah masa depan arah politik luar negeri Indonesia sedang dipertaruhkan.
