Jakarta, Fusilatnews.com – Profil Zulfan Lindan menjadi sorotan sehubungan dengan dirinya yang kini dinonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem. Partai yang dipimpin Surya Paloh ini menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem pada hari ini, Kamis (13/11/2022).
Zulfan menjadi “tumbal” Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang berujung kontroversi.
Surat penonaktifan Zulfan Lindan diteken pada hari ini, Kamis (13/10/2022) dengan nomor 228-SI/DPP-NasDem/X/2022, seperti dilansir detik.com.
Dalam surat yang ditandatangani langsung Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate, keputusan menonaktifkan Zulfan Lindan karena pernyataan yang tidak produktif bahkan cenderung menurunkan citra Partai NasDem.
“Menonaktifkan Saudara Zulfan Lindan dari Kepengurusan DPP Partai NasDem,” demikian petikan surat Partai NasDem.
Berikut ini informasi tentang profil dan kontroversi Zulfan Lindan.
Profil Zulfan Lindan
Zulfan Lindan lahir di Banda Aceh pada tanggal 1 November 1956. Seperti dilansir situs resmi Fraksi NasDem, pria yang menamatkan pendidikan dasar sampai menengahnya di Banda Aceh ini merupakan salah satu pendiri Partai Nasdem yang pernah dipercaya sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi, Industri dan Tenaga Kerja, sebelum akhirnya dinonaktifkan dari kepengurusan tersebut.
Berikut ini biodata Zulfan Lindan:
Nama: Zulfan Lindan
Tempat, Tanggal Lahir: Banda Aceh, 1 November 1956
Riwayat Pendidikan:
– Diploma Ilmu Politik tahun 1982
– S1 Ilmu Politik tahun 2003
Riwayat Organisasi:
– Ormas Nasdem, sebagai: Ketua. tahun 2010
– PB HMI, sebagai: Ketua. tahun 1983
– Ketua HMI Jakarta,sebagai: Ketua Umum. tahun 1977.
Jabatan dan Rekam Jejak Politik Zulfan Lindan
Berikut ini perjalanan politik Zulfan Lindan yang diketahui seperti dikutip dari berbagai sumber seperti situs resmi Fraksi NasDem, Perpusnas, Jasamarga dan catatan detikcom yang memuat profil Zulfan Lindan.
Pada tahun 1999-2004, Zulfan Lindan pernah menduduki kursi anggota DPR RI, Komisi IX yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Zulfan Lindan pernah tercatat sebagai pimpinan di Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).
Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) sebelum akhirnya memantapkan dirinya mengabdi di Partai NasDem, pimpinan Surya Paloh.
Melalui Partai Nasdem, Zulfan Lindan dipercaya untuk menduduki komisi VI bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional sesuai dengan jabatannya di DPP Partai Nasdem.
Zulfan Lindan pernah menjadi anggota Komisi VI DPR RI 2014-2019.
Diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Jasamarga berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 11 Juni 2020.
Jabatan yang sebelumnya juga pernah diemban oleh Zulfan Lindan antara lain:
Anggota DPR/MPR-RI (2014-2019)
Anggota Badan Pengkajian MPR-RI (2014-2019)
Anggota DPR/MPR-RI (1999-2004).
Daftar Kontroversi Zulfan Lindan
Berikut ini sederet kontroversi pernyataan Zulfan Lindan.
1. Formula E
KPK mengusut dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E Jakarta. Zulfan Lindan mengaku sempat mendengar kabar KPK akan melakukan gelar perkara kasus tersebut.
Zulfan saat itu menanggapi kekhawatiran Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada upaya Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon. Menurutnya, kekhawatiran SBY itu ada kaitannya dengan Formula E Jakarta yang digelar di pengujung masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Zulfan mengatakan Anies Baswedan adalah salah satu calon presiden dengan elektabilitas tinggi. Dia menilai atas dasar itu muncullah kekhawatiran SBY sehingga berkata bahwa ada upaya Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 2 paslon.
Sebelumnya, Demokrat juga menyebut ada invisible hand yang berupaya menjegal Anies untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Namun, Zulfan tidak mau berprasangka bahwa proses hukum ini bermuatan politis.
2. KIB Koalisi Ecek-ecek
Zulfan Lindan juga sempat menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP merupakan koalisi ecek-ecek. Zulfan Lindan mengutarakan hal itu saat diskusi Adu Perspektif dengan tema ‘Membaca Manuver Tabloid, Dewan Kolonel, hingga Isu Dendam Lama’ yang diselenggarakan detikcom dan Total Politik, Senin (26/9).
3. Soal Jokowi Resmikan Kawasan Industri
Jokowi diketahui enggan mengomentari soal Partai NasDem yang mengusung Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres di Pemilu 2024 karena masih dalam suasana berduka. Zulfan Lindan merespons Jokowi dengan mengungkit peresmian kawasan industri.
Jokowi sempat bertolak ke Batang, Jawa Tengah dan meresmikan pembangunan pabrik pipa terbesar di Asia Tenggara yang dibuat oleh Wavin Group asal Belanda yang dibangun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.
Zulfan menilai Jokowi perlu konsisten terkait ucapan dan perbuatan. Sebab, menurutnya, acara NasDem terkait pengumuman capres dan acara yang dihadiri Jokowi dapat dikategorikan sama.
4. Anies Antitesis Jokowi
Terakhir, Zulfan Lindan mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres. NasDem menilai Anies merupakan antitesis dari Presiden Jokowi sehingga cocok diusung sebagai bakal capres.
Zulfan menuturkan Anies memiliki kemampuan berpikir yang berkonsep yang dirumuskan dalam kebijakan (policy). Dia menilai tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi. (F-2)
