Fusilatnews – Jangan-jangan, surat Forum Purnawirawan TNI yang dilayangkan ke DPR dan MPR bukan cuma soal etika konstitusi. Bisa jadi, bagi sebagian orang, surat itu terbaca sebagai peluang. Sebuah momen langka. Istilah kerennya, “No Free Lunch.” Di dunia politik, tidak ada makan siang gratis. Di balik setiap narasi, terbayang negosiasi. Di balik setiap idealisme, bisa saja terselip proposal.
Surat para purnawirawan itu berisi keprihatinan terhadap kondisi kebangsaan. Mereka menyoroti pelemahan demokrasi, pembajakan konstitusi, dan dominasi kekuasaan yang kian menyerupai gaya oligarki. Tegas, kritis, dan menggugah nurani. Tapi politik kita terlalu keras untuk percaya bahwa semuanya serba tulus.
Jangan-jangan, di tengah gema seruan moral itu, ada pihak lain yang justru membaca dengan cara berbeda. Mereka tidak melihatnya sebagai peringatan moral, tapi sebagai peluang transaksi. Kesempatan memeras Jokowi. Kapan lagi? pikirnya. Jika situasi sedang genting, maka tekanan bisa lebih bernilai. Logikanya sederhana: jika Jokowi merasa terdesak oleh opini publik dan tekanan elite senior, maka ia mungkin akan membuka kantong politiknya lebih lebar.
Situasi seperti ini lazim dalam realitas politik Indonesia. Ongkos politik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah saja bisa tembus puluhan miliar. Apalagi untuk menjaga posisi kekuasaan di tingkat nasional. Bahkan mereka yang tidak sedang berlaga dalam pemilu pun bisa ikut bermain. Bermodalkan pengaruh, jaringan, dan momentum, tekanan politik bisa diubah menjadi komoditas tawar-menawar.
Ada yang sedang membaca surat itu sebagai peluang. Ada yang sudah menyiapkan proposal diam-diam. Ada pula yang bersiap menjelma menjadi perantara: menghubungkan keresahan moral dengan kebutuhan logistik. Di ruang-ruang sunyi kekuasaan, broker tak pernah tidur. Mereka tahu, semua orang sedang bersiasat. Bahkan di balik jeritan reformasi, bisa saja sedang berlangsung transaksi restorasi.
Begitulah wajah politik kita. Seruan etika bisa didekonstruksi menjadi peluang ekonomi. Narasi patriotik bisa dialihfungsikan menjadi alat tukar. Bahkan suara purnawirawan pun—yang seharusnya menjadi penjaga nurani republik—tidak luput dari risiko diinterpretasi sebagai kode untuk lobi.
Jangan-jangan, dalam dunia yang segalanya bisa dinegosiasikan, satu-satunya hal yang tidak pernah gratis adalah moralitas itu sendiri. Ia bisa hadir dalam wujud surat, tapi dibaca sebagai tagihan. Maka benar kata orang bijak: politik adalah seni kemungkinan. Tapi di Indonesia, ia juga adalah seni peluang—dan siapa yang paling cepat menebaknya, ialah yang paling dulu mendapat cuan.
