Fusilatnews – Transisi kekuasaan di republik ini, dari presiden ke presiden, sejak Orde Baru tumbang, selalu mengandung nuansa belajar. Dari Habibie ke Gus Dur, lalu Megawati, SBY hingga Jokowi—semuanya berjalan dalam ritme demokratis yang, meskipun tidak steril dari intrik, tetap menampilkan wajah peradaban yang dewasa. Kita merasakan denyut transisi yang wajar, bukan ancaman. Tapi kali ini, dari Jokowi ke Prabowo, suasananya lain. Awan kelabu menggantung. Demokrasi seperti diarak ke makam.
Di masa Jokowi, kita menyaksikan transisi bukan sebagai estafet, tapi sebagai operasi. Bukan sebagai regenerasi kepemimpinan, tapi pelestarian kekuasaan. Transisi kekuasaan yang seharusnya menjadi momentum perbaikan justru menjadi kelanjutan kejumudan. Prabowo bukan tampil sebagai pemimpin baru, melainkan seperti kelindan tangan lama yang diperpanjang.
Maka tak heran, jejak-jejak yang ditinggalkan Jokowi kini muncul satu per satu dalam rupa buruk rupa. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan ditambal dengan narasi optimisme semu. Angka kemiskinan memang tampak menurun dalam statistik, tetapi di lapangan, kesenjangan makin menganga. Infrastruktur dibangun megah, namun kering dari roh keadilan. Semakin tinggi gedungnya, semakin panjang pula bayangan masalah yang disembunyikan.
Di ranah pemberantasan korupsi, kita menyaksikan penurunan paling tragis sepanjang dua dekade reformasi. KPK dilumpuhkan dengan tangan kekuasaan sendiri. Lembaga independen itu, yang dahulu menjadi simbol harapan publik, kini seperti hantu yang kehilangan nyali. Undang-Undang KPK direvisi, pengawasannya dikendalikan, dan kasus-kasus besar menguap tanpa suara. Semua dalam nama “penguatan kelembagaan”, yang nyatanya adalah pembonsaian terencana.
Demokrasi sendiri kini hanya menjadi kata manis di podium. Kebebasan sipil dikebiri perlahan-lahan. Aktivis ditangkap, kampus dibungkam, jurnalis dibayangi. Pemilu yang seharusnya menjadi puncak kedaulatan rakyat berubah menjadi panggung rekayasa. Mahkamah dirancang menjadi panggung keluarga, hukum ditafsirkan sekehendak kuasa. Bahkan konstitusi pun diobrak-abrik demi melanggengkan dinasti yang dulu mereka kutuk. Segalanya jadi absurd, dan rakyat hanya bisa menonton dengan getir.
Transisi menuju Prabowo seharusnya menjadi babak koreksi, namun yang terlihat justru kelanjutan dari proyek politik Jokowi. Koalisi makin gemuk, oposisi direduksi, dan partai-partai politik bergiliran tunduk pada magnet kekuasaan. Semua serba kabur: siapa oposisi, siapa penguasa, siapa negarawan, siapa pedagang jabatan. Politik tak lagi jadi ruang pertarungan gagasan, tapi pasar gelap bagi transaksi kepentingan.
Kerusakan lingkungan yang ditinggalkan pun bukan hal sepele. Hutan-hutan digerus atas nama investasi, tambang dibuka tanpa kendali, dan proyek ibu kota baru berdiri di atas reruntuhan ekosistem. Kearifan lokal, hak masyarakat adat, dan prinsip keberlanjutan dibabat seperti ilalang. Jokowi mewariskan negeri yang rontok dari dalam—tubuh yang tampak kokoh, tapi jiwa dan jantungnya keropos.
Inilah transisi yang bukan membawa harapan, tapi menumbuhkan kecemasan. Bila dulu kita menyambut pemimpin baru dengan harapan baru, kini kita bertanya: ini pemimpin baru, atau aktor lama yang hanya ganti kostum?
Transisi dari Jokowi ke Prabowo adalah drama politik yang getir. Ia menyisakan luka yang dalam dalam tubuh republik. Dan sejarah akan mencatat, bahwa yang diwariskan Jokowi bukanlah tongkat estafet, melainkan beban—minus demokrasi, minus keadilan, minus harapan.
