Jika Presiden Tak Profesional: Neraka di Balik Kursi Kekuasaan

Oleh: Damai Hari Lubis — Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Pemerintahan)

“Kepemimpinan tanpa akal sehat dan adab adalah awal dari kehancuran suatu bangsa.”

1. Filsafat Kepemimpinan: Antara Plato dan Al-Ghazali

Plato menekankan pentingnya kesempurnaan moral dan intelektual dalam diri seorang pemimpin. Ia tak sekadar mengandalkan kekuasaan, tetapi menjunjung keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Aristoteles, selain faktor genetik atau bakat alamiah, pendidikan dan pembentukan karakter adalah elemen kunci dalam membentuk pemimpin yang ideal.

Senada dengan para filsuf Yunani, Imam Al-Ghazali menyebut bahwa pemimpin harus kuat mental, luas ilmu, taat beragama, dan memiliki akhlak mulia. Ia wajib adil, menghindari kezaliman, dan senantiasa mengupayakan keridhaan rakyat melalui jalan yang syar’i.

Pemikiran para filsuf tersebut, baik dari Barat maupun Islam, telah menjadi adagium dalam filsafat hukum modern karena kesesuaiannya dengan realitas politik kekuasaan di berbagai belahan dunia. Dan kini, data empiris membuktikan: kombinasi antara bakat alami, pendidikan, serta pengalaman hidup yang matang merupakan fondasi penting dalam menempuh jalan kepemimpinan.

2. Jika Profesionalisme Diremehkan

Dalam situasi tertentu, pemimpin justru meremehkan pentingnya pendidikan formal dan lebih mengagungkan keterampilan praktis (skill) tanpa dasar keilmuan. Pernyataan-pernyataan seperti “lebih baik skill ketimbang ijazah” tampak populis, namun sesungguhnya picik dan anti-intelektual. Bukankah keterampilan yang utuh dan produktif juga bersumber dari proses akademik yang sistematis?

Pemimpin dengan cara berpikir sempit seperti ini patut diragukan nilai profesionalismenya. Ia cenderung:

1. Mengkerdilkan peran akademisi dan mengagungkan keterampilan tanpa landasan;
2. Mengedepankan proteksi terhadap keluarga dan kroni, bukan kepentingan rakyat;
3. Anti-kritik dan penuh delusi seolah dirinya paling benar dan paling hebat;
4. Menghindari logika, menggantinya dengan naluri dan kenyamanan lingkungan penuh penjilat;
5. Mengabaikan prinsip hukum dan dengan enteng mengumbar janji yang tak rasional.

3. Dampak Kepemimpinan yang Tidak Profesional

Ketika seorang presiden tak lagi profesional, negara akan dikuasai oleh kelompok-kelompok eksklusif, kritik dianggap sebagai musuh, dan segala penghargaan hanya diberikan kepada kalangan tertentu. Kepemimpinan irasional seperti ini akan melahirkan kerusakan kompleks, merusak moral, mental, hingga struktur sosial bangsa. Terjadi polarisasi abadi antara idealisme dan pragmatisme oportunistik.

Dalam skenario seperti itu, kaum pragmatis selalu menang, sebab mereka berada di balik kekuasaan dan mendapat perlindungan penuh. Maka jadilah sistem penuh rekayasa, kekacauan yang diciptakan sendiri, dan akhirnya kerusakan multidimensi menjadi tak terhindarkan.

4. Peringatan dari Nabi dan Para Filosof

Rasulullah SAW, melalui hadis riwayat Imam Ahmad dan Thabrani dari Auf bin Malik, sudah memberikan sinyal: tanda-tanda pemimpin tidak profesional adalah munculnya pemimpin yang:

• Dikelilingi penjilat dan pembela kezaliman,
• Melakukan jual-beli hukum,
• Meremehkan nyawa manusia,
• Menjadikan Al-Qur’an hanya sebagai suara, bukan pemahaman.

Ibarat pemimpin penuh lip service: kata-kata indah, janji mengalun, namun realita nihil. Baginya, janji bukanlah utang, melainkan alat manipulasi.

5. Realitas Kini: Fenomena yang Benar-Benar Terjadi

Lihatlah realita kekinian. Banyak orang yang tak kompeten, bahkan cacat moral, justru diposisikan sebagai pejabat publik. Track record penuh kecurangan pun tak menghalangi mereka untuk dipercaya duduk di kursi kekuasaan. Sistem seolah dibajak, dan yang berlaku bukan meritokrasi, tapi loyalitas semu.

Kepemimpinan tanpa kecerdasan dan adab telah melahirkan kezaliman sistemik. Rakyat menjadi korban, hukum menjadi alat kekuasaan, dan kerusakan sosial terjadi berjamaah.

Penutup: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Jika presiden tidak profesional, bukan hanya kepemimpinannya yang gagal, tetapi seluruh struktur negara akan ikut ambruk. Birokrasi lumpuh, hukum jadi boneka, dan rakyat menjadi bayang-bayang penderitaan yang tak berujung.

Maka, memilih pemimpin bukan perkara citra dan pencitraan. Ini soal nasib sebuah bangsa.

Serang-Tangerang, 24 Juli 2025
Di tengah laju Tol yang padat, masih sempat merenung: apa jadinya jika negeri ini dipimpin oleh yang tak layak? Jawabannya sudah ada di depan mata.