TOKYO-Fusilatnews — Musim gugur belum tiba, tetapi angin perubahan sudah lebih dahulu bertiup dari Tokyo. Pemerintah Jepang, lewat restu Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Seiichiro Murakami, mengetuk palu pada satu kebijakan baru: tarif pajak penginapan akan naik—namun tak merata—di berbagai destinasi wisata. Para pelancong asing menjadi sasaran utama dari penaikan ini, dengan tarif 100 hingga 500 yen per kepala untuk setiap malam bermalam. Musim baru dalam pariwisata Jepang pun dimulai, dengan nuansa penyesuaian, keterbatasan, dan pelajaran tentang kapasitas.
Kebijakan ini, yang akan berlaku mulai September 2025, memang tidak datang dalam kevakuman. Ia lahir dari kegelisahan panjang: Jepang tak lagi bisa membendung lautan manusia yang membanjiri kastil-kastil tua, kuil sunyi, lereng bersalju, hingga kolam air panas tempat para beruk salju menenangkan diri. Negara dengan populasi 124 juta ini mencatat 36,8 juta pengunjung pada 2024, dan angka itu hanya terus menanjak. Rasio 0,29 wisatawan per warga memang tampak kecil jika dibandingkan Prancis atau Spanyol. Namun di jalan-jalan sempit Kyoto yang tenang atau di peron-peron tua Nagano yang rapuh, angka itu menjelma menjadi beban nyata.
Sejak 2002, Osaka dan Kyoto telah lebih dahulu melangkah sebagai pionir pajak turis. Kini, gelombang pengendalian ini menyebar ke 24 wilayah lain: dari kota-kota dingin di Hokkaido hingga tanah sejarah di Hiroshima. Uniknya, pelajar dalam rombongan sekolah tetap dikecualikan. Mereka bukan ancaman bagi tatanan, melainkan harapan bagi masa depan.
Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan pelik: haruskah turis asing membayar lebih mahal dari warga lokal? Di Niseko, sebuah resor ski kenamaan di Hokkaido, tarif karcis melonjak jadi 6.500 yen untuk pelancong internasional, dibandingkan 5.000 yen untuk warga Jepang. Bahkan Istana Himeji di Osaka kini hanya memberikan harga normal kepada mereka yang mengantongi KTP lokal. Sisanya, silakan bayar lebih, atau pulang dengan kecewa.
Fenomena ini bukan sekadar tarif, melainkan potret bagaimana Jepang menyusun ulang wajah industrinya. Di satu sisi, pemerintah berambisi mendatangkan 60 juta wisatawan pada 2030. Di sisi lain, overturisme telah menjadi racun yang mengikis keseimbangan: lingkungan terkikis, warga lokal terdesak, dan nuansa budaya mulai kabur di tengah kerumunan kamera.
Sebagai jawaban, Jepang tak hanya memungut lebih banyak dari pengunjung, tetapi juga menyusun strategi diversifikasi. Rute Emas—Tokyo, Kyoto, Nagoya, dan Osaka—yang menjadi magnet bagi 70 persen wisatawan asing, mulai ditantang dengan promosi 51 destinasi alternatif. Dari Nagoya yang mempromosikan budaya lokalnya hingga Gunung Fuji yang kini membatasi jumlah pengunjung menjadi 4.000 orang per hari, arah baru pun digariskan.
Teknologi menjadi senjata lain. Kyoto, misalnya, menerapkan sistem bebas sentuh. Pemesanan tiket sepenuhnya daring, dan informasi jumlah pengunjung tersedia secara real-time. Kota-kota pun mengembangkan katalog digital restoran dan toko lokal. Tujuannya jelas: wisata bukan sekadar konsumsi, melainkan pengalaman yang berdampak bagi warga setempat.
Survei harian Asahi pada Januari 2025 mencatat 68 persen warga menilai positif kedatangan wisatawan asing. Tetapi 21 persen lainnya menyuarakan keluhan: pengelolaan buruk, kepadatan yang tak terkendali, dan budaya yang perlahan tergerus. Ini suara minoritas yang terus membesar di lorong-lorong tenang yang dulu hanya dilalui peziarah dan penduduk setempat.
Pariwisata memang penting. Mastercards Economics Institute menyebut sektor ini menyumbang 1,5 persen dari PDB tahunan Jepang. Namun angka itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan ruang hidup dan nilai budaya terancam. Jepang, seperti halnya kota-kota tuanya yang penuh riwayat, kini sedang menulis babak baru dalam sejarah industrinya: tentang pembatasan yang bijak, pembebanan yang adil, dan kerinduan untuk menjaga esensi tempat.
Pajak bukanlah semata soal nominal. Ia adalah pesan bahwa setiap langkah wisata harus meninggalkan jejak yang ringan, bukan luka yang dalam. Dan mungkin, dalam senyap musim gugur nanti, Jepang akan mengajarkan dunia bahwa menjadi tuan rumah bukan berarti kehilangan rumahnya sendiri.
