Oleh: Hanif Sofyan, Wiraswasta/Pegiat literasi di walkingbook.org
Jakarta – Kata orang, “gosip” itu artinya “digosok makin sip”. Masih ingat dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD ketika kasus Ferdy Sambo bergulir?
“Itu karangan, tapi menjijikkan, hanya orang dewasa yang bisa dengar itu. Itu karangan, tapi seakan-akan kita nonton film porno,” kata Mahfud ketika itu.
Pada akhirnya kasus itu terbongkar dengan motif yang disodorkan kurang lebih berlatar 18+, seperti pernyataan Mahfud MD. Apakah dalam kasus paling hangat tentang dugaan korupsi BTS, yang memunculkan informasi adanya aliran dana korupsi pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G mengarah ke tiga partai, juga akan kembali membongkar terang kasus sebenarnya?
Sejauh ini berita “gelap” itu ditanggapi Mahfud, Plt Menteri Komunikasi dan Informatika, hanya sebagai gosip politik dan telah dilaporkannya kepada Presiden Jokowi. Ia tak mau mendahului proses hukum dan menyatakan tidak akan masuk lebih jauh ke dalam kasus tersebut. Ini masalah hukum, tak ada politisasi, tegasnya. Publik baru akan mendapat kejelasan infonya jika proses hukum yang sedang berjalan telah masuk dalam gelar perkara persidangan.
Gosip politik?
“Saya juga sudah lapor soal itu ke presiden, ‘Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini’. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, saya persilakan kejaksaan atau KPK (untuk mendalami),” kata Mahfud.
Tentu kita tak mau menganggap informasi itu sekadar “gosip”. Publik juga maklum jika berita itu sangat “sensitif” karena bisa menjadi “gosip politik” yang panas. Apalagi pernyataan Mahfud MD yang punya tendensi dimaknai sebagai “urusan politik” sudah tersiar ke ruang publik. Netizen “penguasa medsos” akan kasak-kusuk mencari tahu kebenarnnya sampai terkuak. Jika benar akan bergulir layaknya “bola salju”.
Pernyataan itu mengindikasikan bahwa kasus ini sebagaimana diyakini oleh awam, tidak sederhana dan “ada apa-apanya”. Apalagi perkara ini melibatkan uang begitu besar yang bisa “mengongkosi” kepentingan politik bagi siapa pun yang terlibat. Gelanggang politik itu tidak murah! Bayangkan saja, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditaksir mencapai Rp8,03 triliun.
Sejauh ini langkah Kejaksaan Agung telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aset dan aliran dana kasus BTS 4G Bakti kominfo. Johnny Gerard Plate resmi jadi tersangka kasus korupsi pengadaan BTS 4G. Proyek yang melibatkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), di mana Direktur Utamanya Anang Latif juga jadi tersangka dalam kasus sama.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri.
Kotak pandora proyek
Proyek BTS telah berjalan sejak 2006, tapi baru ketahuan mangkrak pada anggaran tahun 2020, ketika dana pertama cair sebesar Rp 10 triliun dari pagu proyek Rp 28 triliun. Faktanya ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan adanya kejanggalan, bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Ketika itu pihak yang mengerjakan proyek berdalih meminta perpanjangan waktu hingga Maret 2022, dengan alasan pandemi Covid-19. Semestinya hal itu tidak dibenarkan secara hukum karena dana telah turun, namun mendapat izin tambahan perpanjangan waktu.
Tahun 2021, BAKTI punya komitmen membangun 7.904 BTS 4G di wilayah 3T di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Tmur. Pembangunan dibagi dalam dua fase selama dua tahun, yakni pada 2021 sebanyak 4.200 desa dan sisanya baru pada tahun berikutnya.
Proyeknya berupa penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Bakti melakukan kerja sama dengan penyedia jaringan terpilih menandatangani kontrak payung untuk penyediaan tersebut dengan Fiberhome, Telkom Infra dan Multitrans Data yang sepakat membangun BTS 4G di paket 1 dan 2 dengan total nilai Rp 9,5 triliun selama 2021-2022.
Proyek ini, menurut Johnny, sempat juga didanai dari berbagai sumber. Termasuk anggaran komponen Universal Service Obligation (USO), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM).
Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai 2024, yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp 28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO). Namun ternyata hingga April 2022, baru 86 persen yang bisa diselesaikan untuk kedua paket tersebut.
Laman Kominfo menyatakan pada fase 1 sekitar 1,900 lokasi telah on air dari target 4.200 desa. Proyek berlanjut untuk Paket 3, 4, dan 5 dengan total kontrak Rp 18,8 triliun pada 26 Februari 2021. Dengan lima paket itu diharapkan bisa membuat desa dan kelurahan wilayah 3T terjangkau sinyal internet 4G.
Sejak kasus ini bergulir ada 985 tower proyek BTS 4G Kominfo mangkrak. Ibarat membuka kotak pandora, artefak mitologi Yunani terkait mitos Pandora dalam Works and Days karya Hesiod. Kotak itu berisi segala macam teror dan hal buruk bagi manusia, kegilaan, wabah penyakit, keserakahan, pencurian, dusta, kedengkian, kelaparan, dan segala jenis malapetaka. Termasuk ketakutan malapetaka politik berimbas pada pilpres 2024. Terutama bagi yang terlibat!
Bola salju “politik”
Apa yang menjadi kekhawatiran publik yang awam, apalagi partai politik adalah jika kasus ini bisa menimbulkan polarisasi untuk kepentingan politik semata. Tentu saja kita tidak alergi atas pengungkapan kasus korupsi. Siapa pun pelakunya, dari parpol mana dan bagaimana keterkaitannya dengan politik adalah problem yang mau tidak mau harus ditanggung konsekuensinya.
Barangkali kekhawatiran utama dampak langsung jika bola salju kasus ini menganggu kondisifitas tahun politik 2024, sekitar 164 hari mendatang. Tidak terbayangkan rasanya jika kasus ini kemudian membongkar aliran dana yang melibatkan parpol-parpol yang selama ini sedang melakukan manuver politik.
Konon lagi jika sampai memosisikan tokoh elite yang sedang bersiap menuju kursi R-1 dan R-2 menjadi “pesakitan”. Inilah yang menjadi simpul paling sensitif jika sampai terbuka. Peta politik akan amburadul, baik sebelum atau setelah Pilpres 2024 digelar. Segala keputusan pengadilan yang didasarkan pada kesaksian dan bukti-bukti, bisa menyeret siapa pun.
Kita membutuhkan sosok pemimpin yang tak tersandera masa lalu, atau punya keterikatan dengan politik uang atau konspirasi politik. Mengingat ada dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi sehat, dan bisa terganggu jika pembuktian kasus menyeret para tokoh elite nantinya. Beruntung jika tidak terlibat, tapi bisa saja “lolos” dari jerat, dengan kemungkinan terburuk, adanya konsesi-konsesi yang berakhir pada kesepakatan politik yang tidak mudah dijelaskan kepada awam.
Bagaimana pun, dalam proses berdemokrasi, sebelum mendahulukan sosok yang dipilih rakyat melalui suara terbanyak, secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan terkait kualifikasi sosok yang berkompetensi.
Dalam konteks inilah rule of law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy. Secara genuine mobokrasi berarti pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak mengerti seluk-beluk pemerintahan. Atau keadaan di mana hukum dikendalikan oleh gerakan massa.
Dua kepentingan tersebut, yaitu kepentingan orang-perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik dijamin oleh konstitusi, tanpa ganjalan politik dan hukum. Dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi dan dilindungi oleh Konstitusi. Seorang pemimpin yang bersih!
Apakah bola salju itu akan merusak segalanya?
Dikutip dari Kompas.com, Rabu 24 Mei 2023.
