Fusilatnews – Hutan itu bukan sekadar pohon-pohon yang menjulang. Ia adalah rumah. Ia adalah rahim kehidupan. Di sanalah biodiversitas Indonesia berpijak dan bersuara. Ketika hutan ditebang, yang hilang bukan hanya batang dan daun, tetapi juga nyawa dan nyanyian yang tak lagi sempat dikisahkan. Dan ketika hutan ditumbuhkan kembali, barangkali hijau kembali hadir. Tapi itu bukan hutan — itu ilusi.
Era Presiden Joko Widodo ditandai dengan pembangunan besar-besaran. Tol dibangun, Ibu Kota dipindahkan, tambang dibuka lebar-lebar. Tapi semua itu punya harga, dan hutan-lah yang membayar paling mahal. Ribuan hektare hutan alam dibabat habis. Diganti kebun monokultur, tambang nikel, sawit, atau proyek-proyek infrastruktur atas nama “kemajuan”. Pemerintah berdalih: reforestasi dilakukan, rehabilitasi dijalankan, kompensasi diberikan. Namun, publik lupa — atau sengaja dibuat lupa — bahwa pohon bisa ditanam ulang, tapi ekosistem tidak bisa dihidupkan kembali.
Di Papua Barat, Raja Ampat adalah salah satu korban paling menyedihkan. Kawasan yang dulunya dijuluki surga terakhir di bumi itu kini tak lagi utuh. Pulau-pulau kecil yang dulunya sunyi dan perawan, kini dicemari limbah, diganggu lalu lintas kapal, dan dijual diam-diam oleh negara kepada investor. Hutan-hutan mangrove ditebas. Biota laut terancam. Masyarakat adat tercerabut dari akar mereka. Pemerintah pusat menyebut itu pembangunan, rakyat menyebutnya perampasan.
Kerusakan lingkungan bukan seperti lukisan rusak yang bisa direstorasi. Ketika sebuah karang mati karena tumpahan minyak, ia butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk kembali menjadi rumah ikan. Ketika seekor cenderawasih kehilangan habitatnya, ia tidak akan kembali karena ia telah punah. Raja Ampat, seperti juga Kalimantan dan Sumatra, akan tetap cacat. Luka ekologis itu permanen. Dan tak ada pemutihan dosa ekologis, walaupun pohon-pohon ditanam kembali dalam jumlah miliaran.
Pemerintahan Jokowi, dalam semangat membangun, telah merobek jantung hutan Indonesia. Deforestasi dilegalisasi lewat omnibus law. Izin lingkungan dimudahkan demi kepentingan investasi. Ketika suara kritik datang, dibungkam. Ketika aktivis lingkungan berbicara, dipolisikan. Ketika masyarakat adat bertahan, diusir dan dikriminalisasi. Hutan dikorbankan, manusia di dalamnya disingkirkan.
Kini, kita bisa saja menyaksikan ‘penghijauan’ kembali di beberapa wilayah. Tapi, mari kita jujur: yang tumbuh lebat itu bukan hutan, melainkan kebun — seragam, sunyi, miskin jiwa. Hutan adalah rumah bagi interaksi yang kompleks, tempat bakteri, jamur, serangga, burung, dan manusia hidup bersama dalam keseimbangan purba. Apa yang ditanam pemerintah bukan hutan — itu hanya kosmetik ekologis.
Ketika hutan habis, yang hilang bukan hanya ruang hijau, melainkan juga sejarah, budaya, dan masa depan. Ia tak akan pernah kembali, seperti luka yang tak bisa disembuhkan. Dan dalam catatan sejarah, nama rezim ini akan selalu berdiri di samping tangisan terakhir pohon-pohon yang tumbang.
