Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Isu bahwa Hasto Kristiyanto merupakan “anak emas” Megawati Soekarnoputri sudah lama berembus. Kini isu itu kian menemukan relevansinya ketika PDI Perjuangan mencoba mengulur-ulur waktu pelaksanaan kongres yang sedianya digelar April lalu dan kemudian mundur menjadi Juni nanti dan kemungkinan akan mundur lagi hingga September atau bahkan Desember nanti.
“Yang penting masih di tahun ini,” kata Puan Maharani, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI dan putri semata wayang Megawati itu beberapa waktu lalu.
Spekulasi pun membuncah: diulur-ulurnya waktu pelaksanaan kongres karena sang ketua umum, Megawati, menunggu berakhirnya sidang Sekretaris Jenderal PDIP itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang saat ini sedang bergulir.
Hasto menjadi terdakwa kasus suap dan “obstruction of justice” (perintangan penyidikan) terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Nazaruddin Kiemas, anggota DPR RI yang meninggal dunia, ke Harun Masiku.
Namun, spekulasi tersebut dibantah Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP yang juga bekas calon presiden di Pemilu 2024. Menurut bekas Gubernur Jawa Tengah itu, penundaan Kongres VI PDIP tak ada hubungannya dengan status Hasto.
Akan tetapi, di dalam politik sering kali apa yang dibantah itu justru yang terjadi. Pernyataan politik harus dimaknai sebaliknya.
Megawati disinyalir masih menghendaki Hasto untuk menjabat sekjen kembali. Sebab itu, Presiden ke-5 RI itu menunggu vonis Hasto. Jika bebas, maka bekas anggota DPR itu akan didapuk kembali menjadi sekjen. Ini prediksi.
Diketahui, Kongres VI PDIP diyakini akan kembali memberikan mandat kepada Megawati sebagai ketua umum. Istri mendiang Taufiq Kiemas itu pun akan diberi hak prerogratif untuk menyusun kabinetnya. Termasuk sekjen. Jadi, jika Hasto nanti diganjar vonis bebas, niscaya ia akan kembali memangku jabatan sekjen.
Hasto Bukan Orang Sembarangan
Bagi Megawati, Hasto memang bukan orang sembarangan. Hasto disebut sebagai sosok yang mampu menerjemahkan pemikiran-pemikiran Megawati dan Bung Karno. Sebab itu, Hasto begitu istimewa di mata Megawati. Akibatnya, ia bisa bertindak apa saja. Termasuk disinyalir membentuk geng tersendiri di DPP. Terkadang melampaui batas. Banyak manuver partai yang disinyalir sebagai inisiatif dirinya.
Apalagi dalam sebuah persidangan Hasto, diksi “ibu” pernah disebut. Megawati pun disinyalir tak mau kasus Hasto menyeret-nyeret nama dirinya. Hasto diharapkan tidak “bernyanyi”. Sebab itu, Hasto masih diakomodasi.
Sebagai sekjen, tidak mustahil jika Hasto memegang kartu truf Megawati. Termasuk dalam kasus Harun Masiku.
Maka wajar jika waktu itu Megawati sempat sesumbar akan menggeruduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika lembaga antirasuah itu “mengambil” Hasto.
Diketahui, rencana PAW Harun Masiku bermasalah karena ia harus melompati Riezky Aprilia sebagai peraih suara terbanyak di bawah Nazaruddin, yang merupakan adik kandung Taufik Kiemas, di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Suap pun digelontorkan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan supaya PAW aman.
Adapun Harun Masiku mendapat prioritas PDIP diduga karena ia dekat dengan Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung (MA) saat itu. Sebagai parpol, PDIP jelas berkepentingan dengan MA.
Adapun diksi ”ibu” terungkap saat jaksa penuntut umum memutar rekaman sadapan telepon dalam sidang Hasto, Kamis (24/4/2025).
Dalam rekaman telepon itu, terdapat pernyataan ”perintah ibu” yang disampaikan bekas kader PDIP, Saeful Bahri kepada bekas anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina untuk memuluskan PAW Harun Masiku.
Lantas, sampai kapan PDIP akan menunda pelaksanaan kongres? Tergantung Megawati. Mungkin sampai Hasto selesai divonis. Jika ini terjadi, maka PDIP telah tersandera oleh Hasto.
Maklum, di PDIP ada kecenderungan “yes woman” dan “pejah gesang ndherek ibu” (mati hidup ikut ibu). Maka ketika Megawati belum memutuskan tanggal pelaksanaan kongres, semua “sendiko dhawuh” (turut perintah).
Jika Hasto bebas dan kembali ditunjuk Megawati sebagai sekjen pun, semua akan “sendiko dhawuh”. Megawati benar-benar seorang Ratu di PDIP.
