Oleh: Ali Syarief
Oleh: Ali SyariefPernyataan Prabowo Subianto soal “utang Whoosh akan dibayar lewat APBN” bukan sekadar ucapan politis. Ia adalah sinyal yang menohok logika publik dan melecehkan kesakralan hukum anggaran negara. Sebab, APBN bukan dompet pribadi seorang presiden, melainkan produk konstitusional hasil kerja tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalamnya melekat keringat rakyat, kedaulatan publik, serta tanggung jawab hukum yang tak bisa dipermainkan dengan gaya omong besar khas Betawi yang songong itu.
Kalimat Prabowo terdengar pongah karena diucapkan seolah negara ini milik satu orang—seolah APBN bisa digeledah sesuka hatinya untuk menutup warisan utang proyek ambisius Jokowi. Padahal, utang Whoosh bukanlah kesalahan rakyat. Itu produk dari kepongahan pembangunan yang berorientasi citra, bukan kesejahteraan. Dan kini, Prabowo—alih-alih mengoreksi logika pembangunan yang tambun utang—malah ingin menormalisasi kesalahan itu lewat uang negara.
Yang lebih mencemaskan adalah diamnya lembaga legislatif. Padahal kini bola ada di tangan DPR RI. Mereka bukan hanya wakil partai, tapi juga representasi rakyat yang paling terdampak oleh kebijakan fiskal. Ketika Prabowo mengucapkan kalimat itu, seharusnya DPR bersuara lantang mempertanyakan dasar hukumnya. Apakah presiden boleh begitu saja menetapkan arah pembayaran utang tanpa proses persetujuan legislatif? Di mana fungsi kontrol DPR? Jangan-jangan mereka sudah terlalu sibuk mengatur komposisi kursi kabinet hingga lupa pada tugas konstitusionalnya.
Bandingkan dengan reaksi publik ketika Menteri Keuangan Purbaya menolak keras ide membayar utang Whoosh lewat APBN. Rakyat langsung gegap gempita menyambutnya dengan tepuk tangan. Kenapa? Karena logika publik sederhana: uang negara seharusnya dipakai untuk menumbuhkan ekonomi rakyat—bukan menambal proyek yang lahir dari kesombongan politik.
Pernyataan Prabowo ini membuka satu tabir penting: pemerintahan ke depan tampaknya akan terus mewarisi dosa politik masa lalu tanpa keberanian moral untuk mengoreksi. Ada tirai yang bocor — terungkap indikasi korupsi dalam proyek Whoosh tersebut. Namun, alih-alih membongkar dan menindak tegas siapa yang bertanggung jawab, pemerintah malah berencana menutupinya dengan uang rakyat. Padahal, keberanian sejati bukan pada berteriak “saya akan bayar”, tapi pada keberanian berkata “tidak, proyek ini harus diaudit, harus dievaluasi.”
Kalau APBN dijadikan alat cuci dosa pembangunan masa lalu, maka pemerintahan baru hanya akan menjadi kelanjutan dari kesalahan lama dengan baju baru. Kita tidak butuh presiden yang songong bicara soal utang, tapi pemimpin yang tahu diri, tahu hukum, dan tahu siapa pemilik sejati uang negara: rakyat.
