Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Kini tibalah Purbaya Yudhi Sadewa di persimpangan jalan. Menteri Keuangan itu mau terus melawan arus, ataukah akan mengikuti arus yang merupakan mainstream (arus utama) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Gegara melawan arus, Purbaya banyak terlibat “konflik” dengan rekan sejawatnya di Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Purbaya juga terlibat “konflik” dengan sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bahkan kantor Purbaya pernah digeruduk 18 gubernur dan 15 perwakilan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia.
Puncak atau klimaks lawan arus Purbaya adalah pernyataannya yang tak mau menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh ke Tiongkok lebih dari Rp16 triliun, di mana PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya harus mencicilnya Rp1,2 triliun per tahun. Purbaya pun menantang Danantara untuk membayar utang tersebut.
Prabowo kemudian bereaksi. Presiden ke-8 RI ini menginstruksikan Purbaya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Chief Executive Officer (CEO) Roslan Perkasa Roeslani untuk mencari skema terbaik terkait utang Whoosh ini.
Di sinilah Purbaya antiklimaks. Ia mengalami dilema. Bak menghadapi buah Simalakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Patuh kepada Prabowo berarti ia harus mengorbankan prinsipnya, sementara jika tidak patuh kepada Prabowo ia bisa kehilangan jabatan, sehingga tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi Purbaya pernah mengatakan hanya akan patuh kepada Prabowo. Selain itu, tidak.
Prabowo kemudian memanggil Ignasius Jonan, bekas Direktur Utama PT KAI dan Menteri Perhubungan ke Istana Negara, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Keesokan harinya, mungkin setelah mendapat masukan dari Jonan, Prabowo minta semua pihak tidak meributkan utang Whoosh. Kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu jangan dipandang dengan kacamata untung-rugi, tapi dari manfaatnya buat rakyat. Ada public service obligation atau obligasi layanan publik di sana yang merupakan tanggung jawab negara.
Sebagai Presiden RI, Prabowo mengaku akan bertanggung jawab sekaligus memberikan jaminan akan membayar utang Whoosh itu kepada Tiongkok.
Menurut Prabowo, anggaran untuk membayar utang Whoosh akan diambil dari uang dan aset sitaan para koruptor.
Pertanyaannya, bukankah uang dan aset sitaan para koruptor itu akan masuk APBN juga sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)?
Jika mau buat bayar utang Whoosh, ambilnya dari APBN juga kan? Jika ini terjadi, maka pernyataan Purbaya yang tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh harus dicabut kembali.
Kini, sekali lagi, Purbaya tiba di persimpangan jalan. Mau ikut arus atau terus melawan arus. Mau ikut prinsip dan idealismenya sendiri ataukah hanyut terseret mainstream?
Padahal publik sudah sempat gembira karena di Kabinet Merah Putih ada suara lain yang lebih jernih, to the point, dan mewakili kepentingan publik. Dan suara lain itu milik Purbaya.
Purbaya berbeda dengan menteri-menteri lain yang lebih patuh kepada oligarki.
Akan tetapi, kini bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tak berdaya. Ia menghadapi buah Simalakama. Dan keputusan selanjutnya ada di tangan Purbaya.
Benar kata orang. Kalau Singa tidak bisa menjadi raja hutan, maka ia pun harus ikut mengembik ketika yang menjadi raja rimba adalah Kambing.
