Di tengah hiruk-pikuk pembangunan kota modern, ada satu profesi yang kerap luput dari penghargaan yang layak: petugas kebersihan. Mereka adalah penjaga peradaban yang bekerja dalam diam—mengangkut, membersihkan, dan memastikan kota tetap layak huni. Namun, bagaimana negara menilai pekerjaan ini tercermin jelas dalam angka gaji.
Di Amerika Serikat, profesi pengumpul sampah tidak diposisikan sebagai pekerjaan pinggiran. Dengan rata-rata gaji tahunan sekitar $33.150 (± Rp530 juta/tahun atau Rp44 juta/bulan), profesi ini sudah berada pada level yang memungkinkan kehidupan layak. Bahkan di kota seperti New York City, angka itu melonjak signifikan: gaji awal sekitar $44.821 (± Rp717 juta/tahun), dan dapat mencapai $92.093 (± Rp1,47 miliar/tahun atau Rp122 juta/bulan) setelah pengalaman kerja lebih dari lima tahun.
Apa yang membuat perbedaan ini mencolok? Salah satunya adalah kekuatan serikat pekerja dan pengakuan negara terhadap risiko serta kontribusi pekerjaan tersebut terhadap kesehatan publik.
Bandingkan dengan kondisi di Jakarta. Upah Minimum Regional (UMR) atau lebih tepatnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta pada 2024 berada di kisaran Rp5 juta per bulan. Bahkan jika petugas kebersihan menerima sedikit di atas UMP, angka tersebut masih sangat jauh dari standar yang diberikan di Amerika Serikat.
Mari kita lihat secara sederhana:
- Petugas kebersihan di AS (rata-rata): ± Rp44 juta/bulan
- Petugas kebersihan di New York (berpengalaman): ± Rp77–122 juta/bulan
- UMP Jakarta: ± Rp5 juta/bulan
Perbandingan ini menunjukkan selisih 8 hingga 20 kali lipat.
Namun persoalannya bukan sekadar angka. Ini adalah soal nilai. Di Amerika Serikat, pekerjaan ini dianggap sebagai bagian dari sistem vital kota—dengan perlindungan, insentif, dan jalur karier. Sementara di Jakarta, pekerjaan serupa masih sering dipandang sebagai pekerjaan informal dengan mobilitas ekonomi yang terbatas.
Para pengambil kebijakan perlu melihat ini bukan sebagai perbandingan yang timpang secara ekonomi semata, tetapi sebagai cermin paradigma. Jika kota ingin bersih, sehat, dan manusiawi, maka mereka yang menjaga kebersihan harus ditempatkan dalam posisi yang layak—secara finansial maupun sosial.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar:
Apakah kita ingin kota yang bersih dengan tenaga kerja yang hidup dalam keterbatasan, atau kota yang bersih karena para pekerjanya hidup dengan martabat?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan ke depan—apakah tetap eksploitatif dalam diam, atau berani bertransformasi menuju keadilan sosial yang nyata.
