Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024
Jakarta – Keuangan yang Maha Kuasa. Pelesetan dari Sila I Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini ternyata benar-benar menemukan kebenarannya.
Ya, uang sangat berkuasa. Bahkan kuasanya melebihi siapa saja. Raja Jawa jadi-jadian atau Presiden Konoha sekalipun.
Namun, uang sering kali membutakan mata kepala dan mata hati. Lalu timbullah kekacauan. Bahkan banyak kekacauan yang bermula dari uang.
Kasus pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, misalnya. Kekacauan itu patut diduga bermula dari uang.
Diberitakan, Ketua Riset dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Gufroni mengaku mendapat tawaran suap dari seseorang agar dirinya bungkam soal pagar bambu ilegal yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di laut Tangerang.
Adanya percobaan sogokan oleh pihak tertentu itu diungkap Gufroni ketika ia membuat laporan pemasangan pagar laut ilegal di pesisir Tangerang ke Mabes Polri, Jumat (17/1/2025) lalu.
Untunglah, Gufroni menolak sogokan itu, sehingga kasus pagar laut ilegal yang sudah kacau itu tak bertambah kacau. Selalu dipantau.
Mungkin bukan hanya Gufroni yang coba disogok. Yang lain pun sama. Terutama yang punya kewenangan. Plus yang kritis suaranya. Mungkin ada yang mau terima, dan ada pula yang menolak seperti Gufroni.
Said Didu, bekas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkenal sangat vokal itu, juga mengaku hendak dibungkam. Modusnya, dengan dibeli tanah miliknya seluas 10 hektare di kawasan tak jauh dari pagar laut ilegal itu seharga Rp150 miliar. Namun, Said Didu bergeming. Jika tidak, kasus pagar laut ilegal yang sudah kacau itu akan bertambah kacau.
Mereka yang menerbitkan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di laut yang terdapat pagar bambu ilegal itu, yang mayoritas dimiliki dua anak perusahaan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan, juga bisa jadi menerima sogok. Mungkin saja.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menilai ratusan SHGB dan SHM itu cacat prosedural dan cacat material, sehingga dicabut.
Kalau tanpa sogok, mungkinkah ratusan SHGB dan SHM cacat hukum itu terbit?
Kepala Desa Kohod Arsin bin Sanip, di mana Muannas Alaidid, Kuasa Hukum Agung Sedayu Group mengakui bahwa kliennya punya SHGB di perairan desa di Kecamatan Pakuhaji itu, mungkin juga terkena sogok. Sebab, ia begitu aktif membela Agung Sedayu Group.
Harta kekayaan Arsin juga tidak sesuai dengan profil jabatannya yang hanya seorang kepala desa. Arsin disebut punya sejumlah mobil mewah seperti Jeep Wrangler Rubicon dan Toyota Fortuner.
Para pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten, hingga Kementerian ATR/BPN juga mungkin saja kena sogok.
Pun para pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sempat ngotot pagar laut ilegal itu jangan dibongkar dengan dalih untuk keperluan penegakan hukum, namun belakangan melunak setelah mendapat banyak hujatan, juga patut diduga menerima sogok.
Apakah sogokan itu sampai ke Joko Widodo, Presiden RI saat itu? Bisa jadi. Tapi sogokan itu tak melulu berarti uang. Bisa saja dukungan politik dan investasi di proyek-proyek pemerintahannya seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Bisa jadi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari pagar laut ilegal itu diberikan Jokowi sebagai barter karena Agung Sedayu Group milik Aguan telah berinvestasi di IKN. Bisa jadi!
Ironisnya, kendati aroma sogok itu cukup menyengat, namun aparat penegak hukum seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak proaktif. Apalagi KKP.
Bahkan sekadar mengumumkan siapa pemasang pagar laut ilegal itu saja KKP tak mampu. Apakah karena ada sogok?
Lebih ironis lagi, dua bekas Menteri ATR/Kepala BPN, yakni Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono lepas tangan dan lepas tanggung jawab. Keduanya mengaku tak tahu-menahu ihwal terbitnya SHGB dan SHM di area pagar laut ilegal itu. Apakah mereka juga kena sogok?
Adalah tugas aparat penegak hukum untuk membuktikan apakah ada sogok atau tidak dalam kasus pagar laut serta SHGB dan SHM ilegal itu. Ataukah aparat penegak hukum juga kena sogok?
Uang memang kerap jadi sumber kekacauan. Bahkan banyak kekacauan lain yang bermula dari uang.
